NUSANTARANEWS.CO – Isu terkait adanya kewarganegaraan ganda pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar merupakan persoalan fundamental. Pasalnya, hal tersebut terkait dengan kedaulatan negara, dan pentingnya ketaatan tunggal bahwa Indonesia tidak mengenal warga negara ganda, terlebih bagi pejabat negara yg memegang peran strategis di sektor energi dan sumber daya alam.
Untuk itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, meminta Pemerintah segera melakukan klarifikasi resmi terkait hal tersebut.
“Harus ada klarifikasi menyeluruh, mengingat Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan secara tegas menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia secara otomatis kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Atas dasar hal tersebut, sekiranya Arcandra Tahar memilki kewarganegaraan Amerika Serikat (AS), maka hal tersebut merupakan persoalan serius, dan implikasinya tidak dapat menjadi pejabat negara,” ungkapnya seperti dikutip dari siaran pers, Jakarta, Minggu (14/8/2016).
(Baca: Menteri ESDM Miliki Dua Kewarganegaraan, BIN Kecolongan?)
Menurut Hasto, PDIP mengingatkan bahwa ketegangan di Timur Tengah dan persoalan Laut China Selatan tidak pernah terlepas dari upaya penguasaan sumber daya alam. Demikian halnya di Indonesia, selalu ada pihak-pihak tertentu yang berkolaborasi dengan kepentingan asing untuk mencoba menguasai kekayaan Indonesia dengan menghalalkan segala cara.
Selain itu, lanjut Hasto, PDIP juga mengingatkan bahwa dalam waktu dekat juga akan dilakukan negosiasi terhadap penguasaan blok-blok minyak, gas, batu bara, dan berbagai mineral lainnya. Persoalan Freeport dipastikan mengundang berbagai kepentingan asing untuk masuk.
Oleh karena itu, Hasto mengatakan, para pembantu Presiden harus paham bagaimana melindungi Presiden dari berbagai pengaruh tersebut. Di sinilah, menurut Hasto, pentingnya nasionalisme bagi seluruh pembantu Presiden, karena mengutamakan kepentingan nasional harus menjadi credo bagi seluruh pembantu Presiden. “Memiliki kewarganegaraan ganda akan merancukan dedikasi warga negara Indonesia terhadap bangsa dan negaranya,” ujarnya.
(Baca juga: Laode Ida: Arcandra Harus Jujur, Jokowi Wajib Introspeksi)
Sedangkan terkait kecolongannya Presiden, Hasto menilai, ada pihak-pihak tertentu yang secara sengaja menempatkan Presiden dalam posisi yang sulit, sehingga tidak melakukan pengecekan dengan seksama ketika calon-calon menteri dibahas pada Reshuffle Jilid II kemarin. “PDIP meyakini bahwa Presiden akan konsisten menjalankan perintah konstitusi dan melaksanakan UU Kewarganegaraan dan UU Kementerian Negara dengan selurus-selurusnya,” katanya.
Atas dasar hal tersebut, Hasto menambahkan, tindakan investigasi harus dijalankan untuk memastikan bahwa Arcandra Tahar memang tidak pernah memiliki kewarganegaraan Asing. “Sebab sekiranya hal tersebut benar, maka negara tidak boleh kalah di dalam menjamin pelaksanaan perintah konstitusi dan UU yang mengatur monoloyalitas kewarganegaraan,” ujarnya. (Deni)
