NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Organisasi Papua Merdeka, atau yang selama ini dikenal sebagai OPM disebut-sebut telah merubah strategi gerakannya di tanah Papua, yakni dengan cara melakukan penyanderaan.
Sudah sepekan berlalu penyanderaan warga sipil Papua tepatnya di Timika, namun polisi tampaknya tak bergerak cepat untuk melakukan pembebasan. Padahal, siapapun, termasuk kelompok bersenjata Papua Barat Merdeka, tidak dibenarkan melakukan tindakan penyaderaan. Dan ini adalah masalah serius sehingga polisi juga harus bertindak cepat dan serius pula.
Jika memang kesulitan, TNI tentunya bisa segera dikerahkan. Atau polisi meminta bantuan TNI agar nasib warga yang disandera bisa dibebaskan dalam waktu singkat. Sebagai pasukan terlatih, TNI tentu tak butuh waktu lama untuk membebaskan sandera dan meringkus Organisasi Papua Barat Merdeka tersebut.
“Polri perlu segera menjelaskan nasib ratusan warga yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata di Mimika Papua. Sebab mereka sudah seminggu disandera. Selain itu Polri perlu mengerahkan Brimob dan Densus 88 serta meminta bantuan TNI untuk membebaskan penyanderaan itu,” ujar ketua presidium Ind Police Watch, Neta S Pane di Jakarta, Senin (13/11/2017).
Medan yang berat tentu saja menjadi salah satu kendala polisi. Namun, bukan berarti menjadi alasan bagi polisi untuk mengulur-ulur waktu dan berlama-lama membiarkan yang disandera tanpa kejelasan nasib mereka. Apakah polisi mampu melakukan operasi pembebasan? Neta masih menaruh keyakinan pada polisi. Namun, sekali lagi, polisi tidak boleh berlama-lama.
Baca Juga:
Tugaskan Polisi Hadapi Kelompok Separatis Papua Adalah Kesalahan
Tak Bisa Ditunda, TNI Diminta Untuk Turun Bebaskan Sandera
Ind Police Watch menjabarkan, aksi penyanderaan di Mimika menunjukkan Gerakan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua makin agresif. Aksi kelompok ini yang menyandera ratusan warga di dekat lokasi tambang emas Freeport tentunya tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah juga harus segera meminta Polri bertindak tegas. Sebab tidak seorang pun warga negara Indonesia boleh disandera, baik oleh saudara sebangsanya maupun oleh orang lain.
“Untuk itu Polri harus membebaskan korban penyaderaan dan segera menangkap pelakunya. Tindakan penyanderaan ini tidak boleh terjadi dan tidak boleh dibiarkan berlama-lama karena nantinya dikhawatirkan akan menjadi preseden yang berulang,” ujar Neta.
Menurut Neta, IPW melihat aksi penyanderaan di Mimika ini sebagai modus baru dalam konflik Papua yang selama ini dimotori oleh kelompok-kelompok yang menamakan dirinya sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sepertinya ada strategi baru dari OPM. Sebab dari penelusuran IPW, terlihat adanya perubahan strategi, yakni dari OPM menjadi Papua Barat Merdeka. Kini markas Papua Barat Merdeka berada di Fiji, negeri kecil di Samudera Pasifik. Markasnya berada di ibukota Suva dan sangat refresentatif.
“Rupanya, OPM ini sudah memindahkan markasnya dari Australia ke Fiji dan berganti nama dengan Papua Barat Merdeka. Mereka tidak lagi menyebut dirinya sebagai OPM tapi sebagai Papua Barat Merdeka. Sepertinya pergeseran markas dan perubahan organisasi ini berkaitan dengan pergeseran strategi mereka. Bisa jadi penyanderaan terhadap begitu banyak warga yang mereka lakukan pekan lalu di Mimika adalah bagian dari strategi baru mereka,” jelasnya.
Selama ini OPM tidak pernah melakukan penyanderaan warga, apalagi dengan begitu banyak jumlah warga yang disandera. Agaknya pemerintah perlu mengantisipasi manuver baru kelompok kriminal bersenjata di Papua ini, apalagi setelah mereka membuka markasnya di Fiji dan melakukan penyanderaan terhadap warga Mimika.
“Sayangnya, hingga kini belum ada reaksi tegas dari pemerintah terhadap penyanderaan ini. IPW berharap pemerintah setidaknya bisa menjelaskan nasib warga yang disandera,” pungkasnya.
Pewarta: Eriec Dieda
Editor: Romandhon
