Hankam  

Politisi PDIP Masih Enggan Komentar Soal Teror Papua

pemerintah dan polisi, kasus papua, kasus penembakan, organisasi papua merdeka, kelompok kriminal bersenjata, kiki syahnakri, bukan kkb, gsb-opm, nusantaranews, politisi pdip, rahmat nasution
Anggota DPR sekaligus politisi Pancasila, Rahmat Nasution Hamka. (Foto: Prokal)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Politisi PDIP Rahmat Nasution Hamka mengaku masih belum bisa berkomentar mengenai saran agar pemerintah menyebut pelaku teror di Kabupaten Nduga Papua sebagai ulah Gerombolan Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (GSB-OPM) dan bukan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata).

“Maaf belum bisa komentar,” kata Rahmat Nasution Hamka saat dimintai keterangan melalui pesan WhatsApp, Jum’at (7/12/2018).

Baca juga: Penanganan Gerombolan Separatis Bersenjata OPM Diminta Serahkan Kepada TNI

Sebelumnya, Ketum PPAD (Persatuan Purnawirawan TNI AD) Kiki Syahnakri saat gelar jumpa pers, Jumat (7/12/2018) di Gedung PPAD, Jakarta Timur, menegaskan bahwa pelaku teror di Papua adalah ulah GSB-OPM.

Menurut dia keberadaan OPM yang sekarang menjadi ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) kian tidak terkendali dan kompleks.

Bahkan aksi mereka sudah bisa dikategorikan sebagai pemberontak bersenjata terhadap NKRI dan memenuhi syarat sebagai kelompok kombatan.

Sementara itu menurut Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, mengaku menyayangkan sikap pemerintah yang masih bersikukuh menyebut kasus Papua ulah KKB.

Baca juga: Purnawiran TNI AD Tegaskan Pelaku di Nduga Papua Organisasi OPM Bukan KKB

Padahal apalah arti sebuah nama, kata dia. “Jika pemerintah, TNI dan Polri bisa benar benar solid untuk memberantas aksi bersenjata kelompok OPM yang merugikan rakyat Papua,” kata Neta, Jumat (7/12/2018).

“Memang dengan sebutan KKB, status Papua, baru sekadar gangguan keamanan, sehingga Polri yang di depan memimpin penjagaan keamanan di Papua,” tegasnya.

Sebagai informasi, aksi gerilya yang digencarkan kelompok separatis bersenjata di Papua yang berlangsung 1 sampai 2 Desember 2018 itu telah menewaskam nyawa sebanyak 31 orang. Mereka di antaranya terdiri dari para karyawan yang melakukan pengerjaan jalan Trans Papua.

Baca Juga:  Pokja II TP PKK: Optimalkan Program Pendidikan, Keterampilan, dan Hidup Berkoperasi

Pewarta: Romadhon
Editor: M Yahya Suprabana