Connect with us

Hukum

Pakar Hukum: Sangat Naiflah Menjegal Budi Gunawan

Published

on

Komjen Budi Gunawan/ Wahyu Wening/Tribrata

Komjen Budi Gunawan/
Wahyu Wening/Tribrata

NUSANTARANEWS.CO – Pakar Hukum sebut sangat naiflah menjegal Budi Gunawan. Komjen Pol Budi Gunawan adalah sosok yang pernah dua kali memperoleh kenaikan pangkat jenderalnya. Menurut pakar hukum Amin Zakaria, dua pangkat jenderal Budi Gunawan itu diperoleh saat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden. Bahkan, lanjut Amin, kepercayaan yang telah diberikannya sebagai Kalemdikpool telah membawa kepercayaan Presiden Joko Widodo untuk menunjuk Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.

“Sangat naiflah menjegal BG dengan menghubungkannya dengan Megawati dan kasus hukum yang difitnahkan kepada BG secara hukum telah tidak terbukti dan selesai,” jelas Amin dalam keterangan tertulisanya, Senin (13/6/2016).

Budi Gunawan, kata Amin melanjutkan, merupakan seorang perwira polisi yang terkenal pandai, cerdas dan santun. “Bahkan sangat paham bagaimana menjalin hubungan yang harmonis dengan TNI,” sambungnya.

Amin yakin, jika Budi Gunawan naik menggantikan posisi Badrodin Haiti, maka Polri akan jauh lebih baik. “Termasuk mensukseskan program nawacita dan revolusi mental Presiden, walau program tersebut secara nyata telah diimplementasikan dalam berbagai kegiatan Polri saat BG jadi Wakapolri,” terang Amin.

Meski demikian, kata Amin, tidak menutup kemungkikan oknum-oknum yang mengatasnamakan orang istana ada yang tidak suka melihat institusi Polri solid. “Bisa saja ada yang mengatasnamakan tangan-tangan sekitaran istana yang tidak suka institusi Polri solid dengan mem-bluffing dan mem-fait accomply Presiden bahwa ada 5 pejabat istana yang akan mundur bila Presiden mencalonkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri. Kalau ada guru besar sebagai kaum akademisi yang mengemukakan hal demikian maka sungguhlah tidak pantas,” cetus Amin.

Terakhir Amin berpendapat bahwa kasus penjegalan karir Budi Gunawana telah membuat Polri dan rakyat marah, serta membuat kegaduhan politik yang tidak perlu. “Presiden dapat dg mudah memanggil BG sebagai calon kapolri untuk mendiskusikan apa yang diinginkan Presiden atas Polri di masa datang, sehingga fitnah atau upaya penjegalan atas karir BG tidak menjadi kegaduhan politik kembali apalagi membuat Polri dan rakyat marah,” pungkasnya. (Er/Az)

Baca Juga:  Soal Karhutla Jokowi Ancam Copot Pangdam, Kapolda, Danrem dan Kapolres

Loading...

Terpopuler