NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Belakangan gerakan tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden mewarnai berbagai konten di media sosial. Gerakan ini dianggap politis yang berafiliasi untuk mendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Sementara, bagi pendukung pasangan capres Joko ‘Jokowi’ Widodo-Ma’ruf Amin, gerakan ini dianggap sebagai gerakan politik hitam jelang Pilpres 2019.
Menanggapi hal itu, pakar komunikasi digital, Anthony Leong mengatakan #2019GantiPresiden itu memiliki pesan komunikasi yang sama dengan #Jokowi2Periode.
Baca juga: Gara-gara #2019GantiPresiden, Jokowi Terancam Tak Berlanjut Dua Periode
“#2019GantiPresiden bermakna ingin ganti presiden di periode selanjutnya dan #Jokowi2Periode ingin untuk melanjutkan kepemimpinannya 2 periode. Ini punya makna komunikasi yang sama di media sosial ataupun medium lainnya. Kedua tagar bersifat aspirasi dari masyarakat,” ujar Anthony di Jakarta (2/9/2018).
Anthony yang juga CEO Menara Digital ini menambahkan masing-masing masyarakat bisa memaknai dengan sendirinya.
“Kita harus netral menyikapinya. Bagi yang rasa baik bisa implementasikan #Jokowi2Periode, bagi yang kurang puas dengan yang sekarang bisa #2019GantiPresiden. Kekuatan maknanya sama, hanya saja ini ada rivalitas dua kubu maka cenderung panas,” ujarnya.
Baca juga: Isu 2019 Ganti Presiden dan TKA Sukses Gerus Elektabilitas Jokowi
Ia menyayangkan tindakan yang melarang aksi #2019GantiPresiden.
“Poin penting demokrasi adalah pergantian kekuasaan. Ini supaya ada sirkulasi maka demokrasi itu lahir. Jadi disayangkan apabila tindakan ini dilarang karena dalam aksi tersebut menyuarakan gagasan ekonomi terkini dari masyarakat. Jika dilarang maka aksi #Jokowi2Periode juga harus dilarang,” tutupnya. (eda/enn)
Editor: Banyu Asqalani
