NUSANTARANEWS.CO – Jargon kembali ke khittah NU 1926 akan selalu hadir dikumandangkan menjelang hajat dan pesta politik digelar, dari tingkat legislatif, pilkada hingga tingkat pilpres.
Kenapa jargon ini hanya bersiul hanya di momen politik?
melihat Secara hitungan matematis, bahwa NU adalah ormas terbesar yang memiliki jutaaan kader, wajar sekali apabila ada calon kepala daerah yang memanfaatkan suara itu dalam mengkampanyekan dirinya sebagai kader NU, demi meraih basis suara, terlebih jika ia sebagai pengurus aktif di NU atau memiliki darah keturunan pejuang NU.
Berdasarkan hal itu, ada qaul Kyai Said Ketua Umum PBNU yg harus kita jadikan sebagai prinsip, yaitu: “Kalau ada pernyataan yang menyatakan dukungan terhadap kandidat dalam pilkada, mulai dari PBNU, lembaga, lajnah, badan otonom, dari tingkat pusat sampai daerah, tidak ada yang sah dan boleh mewakili NU sebagai jam’iyyah (organisasi). Kalaupun ada, tidak lebih sebagai pernyataan pribadi”.
Saya kira qaul beliau sudah final, tidak lagi diperdebatkan apalagi ditentang berlandaskan hawa nafsu maupun sikap egois.
Dalam hal ini, NU sangat hati-hati dalam berucap maupun bergerak, terlebih ini urusan politik.
Oleh karena itu, pernyataan berafiliasi ke salah satu calon kepala daerah oleh pengurus NU adalah sikap yang sangat tidak dibenarkan apalagi sampai menggunakan fasilitas gedung bahkan para anggotanya lengkap memakai atribut NU demi kepentingan politik dan ini nyata terjadi di beberapa daerah. Secara tidak langsung, sadar atau tidak disadari bahwa dirinya sudah menodai NU dan tidak nurut dengan ketua umum sebagai pimpinan tertinggi organisasi.
Sikap tersebut saya kira sudah keluar dari khittah NU 1926 dimana NU tidak terlibat dalam politik praktis.
Lalu Apa jadinya nanti ketika Ormas dan Partai Politik bersatu padu dalam satu atap? Tentunya, akan ada banyak nilai-nilai ke-NU-an, keaswajaan dll. lambat laun rapuh luluh ditindih oleh gerakan politik, dimana menurut Niccolo Machiavelli bahwa politik adalah bagaimana cara memperoleh dan mempertahankan kekuasaan hingga menghalalkan segala cara.
Maka, Sebagai kader muda NU yang peduli dengan kondisi seperti ini, saya mengajak semua kader agar lebih dewasa dalam bergerak, cerdas dalam bertindak dan mampu membedakan antara kegiatan ormas dengan politik. Sehingga NU dan Partai politik tidak campur aduk. Adapun Jika ada kegiatan yang berhubungan dengan politik, monggo serahkanlah kepada pengurus partai bukan pengurus NU dan tidak bertempat di sekretariat maupun gedung-gedung NU lainnya.
Penulis: Fahmi Saefuddin, Kader Muda NU
