NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – New Normal di tengah pandemi Covid-19, Jatim butuh pos kesehatan pondok pesantren. Anggota DPRD Jatim Mohammad Fawait mengatakan dirinya berharap jika Pemprov Jatim serius untuk memperhatikan ponpes dalam New Normal saat ini harusnya memiliki dua Langkah yang harus diambil untuk memastikan santri tak terpapar Covid-19. ”Dua Langkah tersebut adalah langkah jangka pendek dan jangka panjang,” jelas pria yang juga Ketua Komisi C DPRD Jatim ini saat ditemui di Surabaya, Jumat (5/6).
Politisi asal Partai Gerindra mengatakan saat ini dirinya belum melihat langkah kongret dari Pemprov Jatim untuk memberikan jaminan kesehatan di ponpes agar tak menjadi cluster baru dari pandemi Covid-19.
“Kalau hanya memberikan bantuan obat, pemberian vitamin serta pemenuhan APD (Alat Pelindung Diri) serta penyemprotan disinfektan, saya kira hal tersebut bukan cara menyelesaikan masalah untuk mencegah munculnya cluster baru di ponpes. Kalau cuma bantuan yang disiapkan itu yang selama ini akan dilakukan gubernur, ibaratnya anak kecil lapar dikasih permen ya tetap tak menyelesaikan masalah. Saya dari kalangan pesantren berharap ada strategi jangka panjang untuk ponpes disaat akan memberlakukan New Normal,” ungkap pria asal Jember ini.
Pria yang juga dewan Pembina Laskar Sholawat Indonesia ini lalu mengambil contoh jika di ponpes dilakukan rapid test untuk santri tentunya tak ada jaminan ponpes akan bebas dari terpapar Covid-19.
“Kalau tiba-tiba setelah rapid test setelah 10 hari ada santri sakit dan diduga terpapar. lalu bagaimana. Apakah Pemprov mau bertanggungjawab,” tanya Fawaid.
Pria yang akrab dipanggil Gus Mufa ini mengungkapkan agar hal tersebut tak terjadi, maka pihaknya mendorong agar Pemprov membantu pihak pondok pesantren untuk pengadaan Poskestren.
“Jika yang sudah ada bisa diperkuat atau yang belum ada bisa dilakukan pengadaan. Saya kira dengan anggaran penanganan Covid-19 bisa digunakan salah satunya untuk pengadaan Poskestren tersebut,” sambungnya.
Dibeberkan oleh Fawaid, nantinya Poskestren menjadi tempat atau pertolongan pertama jika warga dalam pesantren atau sekitar pesantren mengalami gangguan kesehatan atau tanda-tanda Covid-19.
Ketika dikonfirmasi jika Pemprov kesulitan untuk mendirikan Poskestren karena jumlahnya banyak, Fawaid optimis Pemprov sanggup untuk membuatnya.
“Ada beberapa cara agar semua ponpes bisa tercover dalam pembuatan Poskestren ini. Diantaranya untuk santri diatas 10 ribu bisa di dahulukan, kemudian diatas 5 ribu, kemudian berikutnya diatas seribu,” terangnya.
Untuk pesantren yang jumlah santrinya di bawah seribu, lanjut Fawaid, gubernur bisa mengajak bupati atau wali kota di Jatim untuk urun rembug agar supaya mereka juga membantu perwujudan keberadaan poskestren di daerahnya masing-masing.
“Dengan pelibatan kabupaten/kota di Jatim untuk realisasi Poskestren tersebut, saya kira nantinya beban Pemprov Jatim akan ringan untuk pengadaan Poskestren tersebut,” tandasnya. (setya/ed. banyu)
