NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Menguji kendali sosial pemerintah dalam mencegah penularan Covid-19 selama masa kampanye. Hal tersebut dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada awak media usai kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020, di Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (2/10).
“Untuk menguji seberapa efektif kendali sosial yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah terjadinya penularan Covid-19, terutama pada masa kampanye saat ini,” ujar Mendagri
Kita ingin menguji mesin kendali sosial oleh pemerintah itu bekerja atau tidak di tengah euforia masyarakat yang ingin berkampanye. Di mindset lama namanya kampanye itu adalah show of force, mengumpulkan massa.
“Di masa pandemi ini dibalik, kerumunan tidak boleh, sangat dibatasi dan kemudian didorong untuk kampanye-kampanye virtual,” tutur Mendagri.
Mendagri juga berharap agar tim sukses maupun pendukung pasangan calon yang bergerak ke masyarakat berperan sebagai agen perlawanan terhadap Covid-19. Misalnya, dengan menyosialisasikan visi-misi paslon dalam mengatasi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya secara virtual, membagikan masker, dan lain-lain.
“Bayangkan kalau itu terjadi pembagian masker secara massal, hand sanitizer secara massal, sabun secara massal, tempat- tempat cuci tangan secara massal, di mana-mana, maka persepsi publik kepada Pilkada ini akan baik, dan kita bisa menemukan pemimpin yang baik juga karena mereka melakukan langkah-langkah yang baik dalam rangka penanganan Covid-19,” jelasnya.
Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas tertibnya pelaksanaan penetapan paslon dan pengundian nomor urut paslon pada 23-24 September 2020 silam karena tidak terjadi kerumunan massa secara masif dan signifikan. Hal itu menandakan bahwa “mesin” pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, berjalan cukup optimal dalam mengendalikan Pilkada Serentak 2020 agar aman dari Covid-19.
“Mesin ini berjalan relatif baik karena tidak terlalu banyak pelanggaran protokol, ada tapi tidak seperti tanggal 4 dan 6 (September 2020). Nah, seakrang tinggal konsistensi bagaimana menjaga agar mesin ini tidak kendor, gasnya harus kencang terus sampai ujung nanti,” pungkas Mendagri. (Puspen Kemendagri)
