HukumKesehatanPolitik

Tahapan Kampanye Berjalan Cukup Baik, Meski Masih Terjadi Pelanggaran

Tahapan kampanye berjalan cukup baik, meski masih terjadi pelanggaran.
Tahapan kampanye berjalan cukup baik, meski masih terjadi pelanggaran. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh. Mahfud MD. Jum’at (2/10),

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Tahapan kampanye berjalan cukup baik, meski masih terjadi pelanggaran. Hal itu dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh. Mahfud MD pada hari Jum’at (2/10), saat Kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sasana Bhakti Praja Kantor Kemendagri, Jakarta.

Tidak Signifikan, kata Mahfud, misalnya seharusnya 50 orang ternyata yang hadir 53 orang, atau ada yang 50 orang, tapi tidak menjaga jarak, di bagian tertentu tidak tertib, ada yang lupa pakai masker, sebagian pakai. Ada pelanggaran di 53 daerah dari 309 kabupaten dan kota, jadi kira-kira 15% dan itu kecil-kecil, tidak menimbulkan kegaduhan,” ujarnya.

Terkait pelanggaran protokol kesehatan di Kota Tegal yang tidak melaksanakan Pilkada, Mahfud mengatakan telah mengintrusikan seluruh aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 melalui tiga pendekatan.

“Pertama mitigatif atau preventif cegah. Yang kedua persuasif. Jika sudah diberitahu secara baik-baik, tidak usah ribut, selesai ya selesai. Tapi kalau diperlukan harus ada tindakan represif, artinya penegakkan hukum yang sifatnya ultimum remedium. Saya katakan kepada Polri, TNI, Satpol PP dan aparat penegak hukum, sekali kita lembek, sekali kita kalah terhadap pelanggaran, akan terjadi pelanggaran berikutnya dan di tempat lain berikutnya, sehingga masalah ini tetap harus tegas, disiplin protokol kesehatan,” tegas Mahfud.

Baca Juga:  Prabowo Temui Surya Paloh, Rohani: Contoh Teladan Pemimpin Pilihan Rakyat

Mahfud juga menekankan bahwa tingkat kerawanan penularan Covid-19 itu bukan ditentukan apakah daerah tersebut melaksanakan Pilkada atau tidak, tetapi pada kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Untuk itu, menurut Mahfud, kuncinya adalah penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

Terkait pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye, Menkopolhukam menilai pendekatan yang dilakukan lebih pada upaya persuasi. “Yang banyak terjadi dari 53 daerah tadi lebih banyak persuasif, bisa diselesaikan secara persuasif,” kata Mahfud. (Puspen Kemendagri)

Related Posts

1 of 3,049