Mendagri Minta Pemda Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2020

Mendagri minta pemda evaluasi APBD tahun anggaran 2020. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam acara Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Dokumen Rencana Kerja antara Gubernur dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Seluruh Indonesia di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Rabu (02/12).

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Mendagri minta pemda evaluasi APBD tahun anggaran 2020. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Hal itu disampaikannya dalam acara Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Dokumen Rencana Kerja antara Gubernur dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Seluruh Indonesia di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Rabu (02/12/).

“Kemudian berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan setelah menindaklanjuti rapat ini, penandatangan antara Kepala BPKP dan para rekan-rekan gubernur, maka tentu yang dilakukan evaluasi pertama adalah program kerja anggaran 2020,” kata Mendagri Tito.

Dijelaskannya, anggaran pendapatan dan belanja tahun 2020 mengalami problem yang sama, baik di tingkat Kementerian/Lembaga maupun di tingkat daerah. Pasalnya, pandemi Covid-19 mengubah berbagai perencanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Pandemi ini merubah rule of game yang kita rencanakan, program yang kita rencanakan di awal tahun lalu 2019 terjadi perubahan, ada yang bisa dikerjakan, (dan) ada yang tidak, karena pandemi ini, Krisis kesehatan ini tidak hanya berdampak kepada sisi ekonomi, namun juga berdampak pada sisi sosial, pengangguran, dan lain-lain,” ujarnya.

Beruntungnya, langkah cepat dilakukan Mendagri dan Menkeu untuk mengeluarkan kebijakan dalam hal refocusing dan realokasi APBD untuk dialokasikan dalam penanganan Covid-19 ini, baik itu sisi kesehatan, jaring pengaman sosial, serta stimulus ekonomi.

“Fleksibilitas, kelincahan, dan inovasi dari semua pimpinan dunia, maupun daerah-daerah tingkat I dan tingkat II, sangat dibutuhkan dalam mengelola dan mengatasi kontraksi ekonomi akibat pembatasan-pembatasan kegiatan, ketakutan warga akan terjadi penularan, dan lain-lain. Hal ini membuat terjadinya perubahan dalam perencanaan, dan juga perubahan dalam kapasitas fiskal,” jelasnya.

Oleh karena itu, Mendagri mendorong sikap optimisme seluruh kepala daerah dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai dampak dari Covid-19, di samping sektor kesehatan.

“Kita harus memiliki skenario optimis dengan situasi ekonomi ini. Oleh karena itu di tahun 2020 ini, evaluasi anggaran yang ditarget oleh Bapak Presiden, realisasi belanja bisa mencapai minimal 95 persen, karena belanja negara dalam situasi kontraksi ekonomi saat ini terjadi ketidakpastian karena adanya masalah pandemi Covid-19 ini,” bebernya.

Realisasi anggaran ditekankan Mendagri untuk menunjang pemulihan ekonomi. Menurut Mendagri, realisasi tersebut akan berjalan paralel dengan penguatan kapasitas dalam mengadapi problem Covid-19 ini. (Red)

Sumber: Puspen Kemendagri