NUSANTARANEWS.CO – Money poilitik atau politik uang merupakan musuh terbesar selama adanya pemilihan baik pemilihan kepala daerah maupun legislatif. Demikian kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam rangka menyambut Pilkada Serentak 2017.
“Money politik itu musuh terbesar dalam Pilkada maupun Pileg, itu jangan sampai terjadi politik uang, ancaman Pilkada serentak ini bisa terganggu kalau ada money politik,” ungkap Mendagri di Yogyakarta, Sabtu (24/9) kemarin.
Tjahjo mengimbau kepada tim sukses dan juga pasangan calon untuk tidak memprovokasi pendukung. Jika paslon yang didukung nantinya kalah, ia barharap supaya kalah secara terhormat. Begitu pun sebaliknya, jika menang sebaiknya menang secara terhormat.
Menurut Tjahjo, Kemendagri bersama dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian serta Badan Pengawas Pemilu sudah melakukan koordinasi dan melakukan deteksi dini terhadap hal-hal yang akan merusak jalannya Pilkada 2017. Ia pun berharap, Pilkada serentak 2017 di 101 daerah nanti dapat berjalan dengan tertib, aman, lancar dan dapat mewujdukan demokrasi yang baik.
“Masalah stabilitas (keamanan) dan masalah deteksi dini ada penelaahan dari BIN dan kepolisian, dimana ada sinergi. Memetakan daerah-daerah yang dianggap tidak baik. Sehingga melahirkan pemimpin daerah yang amanah dan bisa bertanggung jawab,” pesan Mendagri.
Tidak hanya itu, Mendagri juga meminta kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri untuk bersifat netral dengan tidak ikut serta dalam kampanye.
“TNI, Polisi aktif termasuk PNS itu harus netral. Ini yang penting, karena antara Kemendagri bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) akan memberikan sanksi jika ada PNS aktif terlibat kampanye atau mendukung salah satu pasang calon,” ujar Tjahjo.
Adapun Sanksi yang diberikan menurut Tjahjo dapat berupa penurunan pangkat hingga hilangnya jabatan. (Sule/Sumber HPK)
