OpiniPolitik

Membungkam Demokrasi, Menggali Liang Lahat Kuburan Sendiri

underbow pki, demorkasi, demokrasi kediktatoran, diktator, kediktatoran, demokrasi mati, jokowi diktator, kematian demokrasi, sikap penguasa, anti kritik, makar, nusantaranews
Ilustrasi – Matinya demokrasi di Indonesia. (rafifamir.com)

NUSANTARANEWS.CO – Menyitir ungkapan M Natsir, Mantan Perdana Menteri RI, demokrasi kita telah masuk ke liang lahat, yang berdiri di atas kuburan adalah kediktatoran. Ungkapan tersebut disampaikan Natsir ketika menanggapi konsepsi Presiden Soekarno yang isinya ia nilai sebagai kediktatoran.

Kritik M Natsir di tanggapi dengan teror dan intimadasi dari undebow PKI. Surat kaleng dan pengepungan rumah pun dilakukan. Sikap penguasa yang anti kritik dan anti perbedaan, menjadi liang lahat bagi kematian demokrasi. Dan kejadian itu menjadi awal mula demokrasi terpimpin dengan slogan, Manipol-Usdek.

Presiden Soekarno sudah mulai salah mengemudikan negara tetapi tidak mau menerima kritikan dan masukan dari lawan politiknya. Setiap kritikan itu dianggap sebagai kontra revolusi, dan kelompok yang mengkritik, khususnya eks Masyumi dianggap sebagai kelompok kontra-revolusi atau musuh revolusi. Maka yang terjadi adalah kediktatoran, demokrasi dikubur dengan slogan untuk memperpanjang kekuasaan.

Baca juga: Benarkah Polisi Sudah Jadi Alat Penguasa untuk Bungkam Demokrasi?

Slogan serupa tampak muncul dalam panggung perpolitikan Indonesia dewasa ini. Bahkan setelah reformasi dengan tekad bersama seluruh elemen bangsa untuk membangun negara yang demokratis, muncul lagi label dan slogan untuk mematahkan kritik dan membatasi ruang kebebasan warga negara.

Padahal, komitmen kita berdemokrasi adalah untuk membuka ruang partisipasi warga negara dalam berbagai hal, termasuk memberikan ruang berekspresi dan menyatakan pendapat.

Baca Juga:  DPRD Nunukan Sepakati Alat Kelengkapan Dewan Yang Baru

Ruang demokrasi ditutup dengan label provokasi dan ujaran kebencian, serta makar bagi mereka yang oposisi. Perbedaan pandangan politik dengan penguasa dianggap sebagai ancaman kebhinekaan. Padahal, kebhinekaan telah menjadi falsafah kehidupan yang sudah lama ada dan hidup di negara Indonesia. Tidak mungkin perbedaan pendapat dengan penguasa menciderai kebhinekaan.

Kondisi saat ini rasanya mulai mempersempit diskursus kita tentang negara. Pala pasal? Karena berbedaan telah dimusuhi, dan kritik dianggap sebagai bahaya. Yang terjadi, diskusi dan menyampaikan pendapat dihadang, akal sehat dan ruang dialog ditutup rapat. Hanya mereka yang menyatakan dukungan ke penguasa yang diberi keleluasaan untuk menyatakan apapun yang ingin mereka sampaikan, meskipun itu hanya kata-kata sampah sekalipun. Tapi, diskusi yang membuka ruang kritik dilarang dan dihadang.

Maka, akal sehat demokrasi kita dilawan secara sengit oleh pemangku kekuasaan dan pendukungnya. Padahal, kekuasaan itu, mengutip Rocky Gerung pusat kewarasan, bukan menjadi sebaliknya, pusat kedunguan.

Baca juga: Dilarang Diskusi, Kecuali Berhadiah Sepeda

Kebebasan menyuarakan pendapat di muka umum disampaikan secara lisan maupun tulisan dijamin oleh konstitusi. Dan itu diatur secara ketat, baik dalam bentuk kritik maupun berbentuk lainnya. Tetapi, kritik yang disampaikan kelompok oposisi yang berseberangan dengan pemerintah malah justru dimasukkan dalam kategori ujaran kebencian dan makar. Akal sehat penguasa saat ini memang sudah sepatutnya dipertanyakan.

Baca Juga:  Pemerintah Beri Jawaban Atas Tanggpan Fraksi-Fraksi DPRD Nunukan

Perlu dipahami bahwa eksistensi oposisi dalam demokrasi adalah menyampaikan kritik. Demokrasi dalam politik tidak akan berarti tanpa kekuatan yang mengimbangi penguasa. Kenapa ini tidak dipahami?

Gerakan yang dibangun oleh oposisi seperti 2019 Ganti Presiden, bukanlah untuk menjatuhkan kekuasaan. Tapi itu langkah taktis untuk meyakinkan masyarakat bahwa 2019 harus ada presiden baru melalui pemilihan umum. Dan penggerak hastag itu tidak mungkin datang ke pendukungnya dengan membawa keberhasilan pemerintah. Alasan itu ilmiah dan bentuk dari kebebasan berekspresi, tapi kenapa harus dihadang? Kenapa harus diancam?

Jawaban yang paling mungkin karena takut kekuasaan hilang tahun 2019 nanti. Ketakutan itu tidak boleh diekspresikan dengan cara premanisme seperti melarang diskusi dan mempersekusi deklarasi. Itu bukanlah contoh yang baik dalam demokrasi, melainkan kejahatan yang akan menghasilkan gelombang perlawanan.

Kalau betul keberhasilan dan kesuksesan memang benar adanya, maka pasti rakyat tidak terlalu antusias dengan gerakan oposisi. Tapi pertanyaannya, kenapa ketika oposisi mengadakan diskusi dan deklarasi massanya membludak?

Ada yang salah dalam kesuksesan dari berbagai klaim keberhasilan pemerintah selama 4 tahun terakhir. Ada yang salah. Jangan sampai kesuksesan itu menjadi azimat untuk mengelak dari segala kegagalan yang telah dibikin oleh penguasa?

Baca Juga:  Isi Kursi Semua Dapil di Pemilu 2024, PAN Jawa Timur Buka Lowongan Caleg Warga NU Dan Muhammadiyah

Baca juga: #2019GantiPresiden Itu Gerakan Pakar, Bukan Makar

Mengkampenyekan dua periode dengan segala jalan lapang yang disediakan, juga tidak memberikan dampak bagi emosi kolektif masyarakat. Malah, masyarakat semakin antusias 2019 mereka memiliki presiden baru.

Itu artinya penguasa kalah merebut hati masyarakat, janji dan klaim kesuksesan hanyalah isapan jempol belaka. Dalam kekalahan seperti itu, bukan berarti penguasa bisa bertindak seenaknya, ada kaidah konstitusi yang mengatur. Demokrasi dan hak asasi adalah hak manusia sebagai warga negara yang tidak bisa semena-mena diatur menurut kemauan penguasa.

Jangan sampai rezim ini ingin mengatur isi kepala bahkan ingin mengatur perolehan pahala warga negarannya. Kalau itu terjadi, maka penguasa tengah menggali lubang kuburan untuk dirinya.

Terakhir, dalam sebuah stasiun televisi nasional Rocky Gerung menutup statemennya dengan sebuah pertanyaan menarik. Kata dia, siapakah bu kek Siansu, dan siapa bedebah itu? Tanpa menunggu 2019 kita akan tahu. Siapakah bedebah itu? jawabannya jelas, apabila penguasa terus membatasi ruang gerak lawan politiknya, dan membatasi ruang kebebasan warga negarannya, maka sebelum oposisi menyarungkan pedang kekuasaan sudah jatuh dan hancur.

Penulis: Furqan Jurdi, Ketua Umum Komunitas Pemuda Madani

Related Posts

1 of 1.909