NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Masalah Beras, Komisi IV, Semua Argumen Pemerintah Tak Masuk Akal. Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin menuturkan, setelah mendengarkan pendapat dan masukan darinya dalam Rapat Kerja DPR RI Komisi IV bersama Kementerian Pertanian, Menteri Amran melakukan permintaan maaf pada PKS. Amran juga menjelaskan bahwa Kementan tidak pernah punya maksud untuk mengaitkan PKS pada pusaran polemik kasus penggerebekan gudang beras di Bekasi milik PT. Indo Beras Unggul (IBU), anak usaha Tiga Pilar Sejahtera Tbk.
“Saya meminta Mentan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan pemerintah mengaitkan kasus polemik beras akhir-akhir ini pada PKS. Namun Menteri mengelak dan meminta maaf karena tidak bermaksud menghubungkan dengan PKS. Menteri berdalih, ini murni kasus hukum dan ada pihak-pihak tertentu menggoreng dan mengaitkan dengan PKS”, jelas Akmal dalam konfirmasinya, Selasa (25/7/2017) malam.
Akmal menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan hasil rekomendasi fraksinya kepada pemerintah agar dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh kementan dan Polri.
Sebelumnya, Akmal mengkritik keras pemerintah langsung dihadapan menteri bahwa ia melihat pemerintah pada kasus beras ini tidak kompak dan terlihat bersandiwara. Disisi lain Kementerian Pertanian, Polri dan Kementerian Perdagangan menyatakan beras premium Maknyos dan Ayam Jago produksi PT. IBU hasil oplosan raskin atau rastra. Disisi lainnya Kemensos dan Bulog menyatakan tidak ada beras raskin/rastra yang dioplos. Ini merupakan pertunjukan kelas rendah yang ditampilkan pemerintah kepada rakyatnya.
Selain itu, tambah Akmal, penyajian data tentang beras oleh pemerintah, baik pemikiran tentang subsidi, tentang HET, tentang serapan beras dan produksi beras semua janggal dan tidak masuk akal.
“Semua argument pemerintah tidak masuk akal tentang beras. Tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun politis”, ucap Kapoksi IV FPKS ini.
“Pernyataan kritis yang keras ini diterima pemerintah dengan argument, bahwa pemerintah murni menjalankan kasus hukum dan tidak berkaitan dengan PKS. Mentan sudah minta maaf pada PKS di forum Anggota Komisi IV di rapat kerja yang bersifat terbuka”, pungkas Legislator PKS daerah Sulawesi Selatan II.
Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman
