NUSANTARANEWS.CO – Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik (FTAAP) kembali mendapat sorotan lagi minggu ini, karena delegasi dari 21 negara Ekonomi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) berkumpul di kota Da Nang, Vietnam. KTT Kerja Sama Asia Pasifik (APEC) akan dibuka di Vietnam pada hari Jumat (10/11/2017). Bahasan utama dalam agenda kali ini adalah rencana penciptaan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau FTAAP.
Pertemuan tahunan para kepala negara APEC ini digelar untuk saling bertukar informasi dan pendapat tentang kerangka kerja perdagangan. Tujuannya adalah mencapai perdagangan dan investasi bebas dan terbuka di kawasan pada 2020.
Seperti diketahui visi untuk membangun FTAAP, yang diusulkan pada pertemuan APEC di Hanoi, Vietnam pada tahun 2006, diterjemahkan ke dalam kenyataan pada pertemuan APEC 2014 di Beijing dengan pengesahan sebuah “Road Map”. Sebuah studi strategis kolektif dilakukan kemudian dan hasilnya disetujui pada pertemuan APEC di Lima, Peru pada tahun 2016.
Anggota APEC diharapkan dapat membahas lebih lanjut isu-isu yang berkaitan dengan kesepakatan perdagangan yang diusulkan pada pertemuan tahunan tahun ini.
Sebuah laporan dari Pacific Economic Cooperation Council (PECC) memperkirakan bahwa FTAAP, ketika diwujudkan, akan menambah US$ 2,4 triliun untuk ekonomi global.
Profesor Yorizumi Watanabe dari Fakultas Manajemen Kebijakan Universitas Keio, Jepang mengatakan, KTT APEC kali ini akan menjadi yang pertama bagi Presiden AS Donald Trump. Mengingat pemerintahannya memusatkan perhatian pada pendekatan bilateral dalam isu perdagangan, maka fokus perhatiannya adalah apa yang akan ia sampaikan dalam pertemuan kerangka kerja multinasional untuk kerja sama ekonomi di antara 21 negara dan kawasan tersebut.
Saat pertemuan puncak Jepang-AS berlangsung pada Senin (06/11/2017) lalu, Perdana Menteri Shinzo Abe menekankan bahwa Jepang akan bekerja bersama AS menuju perdagangan yang lebih bebas dan terbuka di kawasan Asia Pasifik.
Dalam pertemuan puncak mendatang, AS mungkin akan mengemukakan kecenderungan pro-bilateral dan kesiapannya untuk menerapkan sanksi terhadap negara-negara yang memiliki defisit perdagangan yang besar dengan AS. Dalam kasus tersebut, Jepang diharapkan dapat meyakinkan AS untuk memodifikasi kebijakannya. Itu adalah tanggung jawab yang besar kata Watanabe.
Terkait FTAAP, Jepang akan terus menekan perundingan guna mencapai kesepakatan. Bagaimana pembicaraan berlangsung dalam menentukan standar global di beberapa sektor seperti perdagangan elektronik atau E-commerce, infrastruktur dan lingkungan hidup akan menjadi kepentingan besar bagi Jepang. Apabila ada perusahaan Jepang ingin ambil bagian dalam proyek pembangunan kota di Cina. Jepang perlu mengamankan aturan perdagangan guna memastikan standar domestik Cina tidak akan menghambat rencana perusahaan tersebut.
Setiap anggota APEC memainkan peran atas inisiatif masing-masing guna mewujudkan investasi dan perdagangan yang lebih lancar. Misalnya, Jepang memimpin perundingan TPP di antara 11 negara anggotanya setelah AS mundur. Dan ASEAN berupaya untuk menghapus bea masuk lebih dari 95 persen barang dan meliberalisasikan bisnis jasa di bawah kerangka kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Watanabe meyakini bahwa di KTT yang akan datang, para peserta perlu untuk membuat AS menyadari bahwa ada kerugian bagi negara tersebut dalam perspektif menengah dan jangka panjang jika tetap keluar dari upaya ini. Mendesak AS untuk mengubah sikap adalah misi tersembunyi bagi KTT ini kata Watanabe.
Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan global pada tahun 2017 akan meningkat menjadi 2,7 persen, sementara Asia Timur dan Pasifik, dan Asia Selatan memimpin masing-masing dengan 6,2 persen dan 6,8 persen dari proyeksi pertumbuhan masing-masing.
Namun, proteksionisme dan ketidakpastian kebijakan masih menghantui pemulihan ekonomi global.
“Proteksionisme tentu saja mempengaruhi perdagangan bebas,” kata Tang Guoqiang, ketua umum PECC, kepada Xinhua di sela-sela pertemuan APEC. Dia mencatat bahwa pertumbuhan perdagangan global telah lebih lambat dari pertumbuhan PDB global dalam satu tahun terakhir, sebuah fenomena yang mengkhawatirkan beberapa ekonom.
Tahun lalu telah melihat beberapa insiden yang memicu kekhawatiran global akan proteksionisme, termasuk penarikan Amerika Serikat dari Kemitraan Trans-Pacific (TPP) dan mekanisme multilateral lainnya. Tren de-globalisasi juga muncul di negara-negara industri lainnya.
“Komitmen terhadap multilateralisme tampaknya telah hilang dalam beberapa tahun terakhir di negara-negara industri,” Peter Drysdale, kepala Biro Riset Ekonomi Asia Timur dan Forum Asia Timur di Universitas Nasional Australia, mengatakan kepada Xinhua.
“Dan jika ekonomi APEC, kebanyakan dari mereka, hampir semuanya, tidak menegaskan prinsip itu dengan sangat kuat, maka seluruh alasan yang mendasari kemakmuran ekonomi Asia Timur dan Asia Pasifik akan terancam,” katanya. (Banyu)
