NUSANTARANEWS.CO, Sumenep – Maraknya masyarakat sumenep menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep.
Anggota DPRD Sumenep, Suroyo Anggota menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) harus pro aktif untuk menekat agar masyarakat sumenep yang hendak bekerja keluar Negeri jangan berangkat secara ilegel.
“Dinas terkait harus ada kegiatan dan trobosan baru, agar masyarakat tidak mudah percaya dan berangkat secara ilegal ke luar Negeri,” ucap Suroyo, Sumenep, Rabu (13/3/2019).
Saat ini yang terjadi di masyarakat lebih mempercayai calo untuk menjadi TKI ilegal. Karena masyarakat lebih memandang mudah dan cepat berangkat. Di sisi lain mereka tidak memperhatikan keselamatan saat berada di Negeri orang. Oleh sebab itu Disnaker harus gancar memberikan sosialisasi terkait perbedaan manjadi TKI ilegal dan resmi.
“Karena saya yakin masyarakat belum begitu paham perbedaan ilegal dan tidak, sehingga mereka lebih memilih berangkat secara ilegal,” terang politisi Gerendra itu.
Kata Suroyo, jika berangkat secara ilegal dipastikan tidak akan tenang dan nyaman. Sebab, dikhawatirkan ditangkap oleh polisi Diraja Malaysia. Tak jarang juga, mereka harus sembunyi dari kejaran petugas saat bekerja. Konsekuensinya, jika tertangkap mereka dipulangkan secara paksa.
Mereka yang berangkat secara ilegal memang tidak mempunyai skill dan keterampilan. Berangkat ke Negeri orang menjadi buruh kasar seperti kuli bangunan.
Maka dari itu Pemkab melalui Disnaker setempat harus pro aktif sehingga sebelum berangkat ke luar negeri bisa diberikan pelatihan keterampilan. Agar mereka sampai di sana bisa bekerja dengan keahlian yang dimiliki.
“Makanya penting pelatihan pra kerja sebelum berangkat ke Negeri Jiran,” ucapnya
Pewarta: Danial Kafi
Editor: Achmad S.
