NUSANTARANEWS.CO – Semalam di ruang perpustakaan di rumah saya mencari buku-buku lama sewaktu kuliah di Jurusan Pemerintahan Desa di Yogyakarta. Menarik karena kembali menghidupkan memori medio 90-an di tempat kuliah yang dijuluki kampus desa di mana bidang studi sosiatri pembangunan masyarakat desa menjadi andalannya. Dalam berbagai hasil studi dan laporan statistik pangan menyatakan Pulau Jawa adalah lumbung pangan nasional yang mensuplai 50 persen pangan nasional dan Indramayu merupakan kabupaten penghasil beras tertinggi di Indonesia.
Pada tanggal 22 November 2016, baru saja mendarat di bandara menangani kasus Freeport di Papua, aktivis agraria meminta saya mendatangi Kertajati Indramayu karena masyarakat dipukul, dianiaya dan disiksa oleh aparat gabungan atas perintah pemerintah pusat demi perluasan landas pacu lapangan terbang yang memasuki wilayah hunian penduduk, harta warisan budaya dan tempat-tempat keramat serta luas sawah ribuan hektare.
Baca juga: Selamat Datang Beras Impor
Pada saat itu juga saya mendatangi masyarakat di Kertajati, Indramayu. Keesokan harinya saya pimpin rapat di Gedung Sate, kantor gubernur Jawa Barat dengan menghadirkan stakeholders. Pemerintah pusat bersikeras, gubernur Jawa Barat menolak tetapi karena proyek strategis nasional, maka pembangunan, penggusuran dan penghancuran tempat hunian masyarakat Kertajati tetap dilanjutkan.
Di hadapan ribuan orang di Kertajati dan juga di kantor gubernur saya mewakili Komnas HAM menegaskan bahwa Kertajati tidak bisa dilanjutkan karena Indramayu lumbung beras yang memberi makan jutaan rakyat Indonesia.
Itulah sekelumit kisah perjuangan kami karena sedari awal telah tertanam di memori bahwa Indramayu pusat produksi beras sebanyak 1 juta ton dari 30 juta ton kebutuhan nasional.
Baca juga: Impor Beras di Tengah Panen Raya Padi Patut Dipertanyakan
Tidak dapat disangkal bahwa hari ini pemerintah berpolemik soal tata kelola pangan nasional, khususnya beras. Rakyat dipertontonkan dengan sandiwara antar anggota kabinet tentang perlu-tidaknya impor beras 500 ribu ton, polemik tentang kepastian data/jumlah stok beras. BPS tidak mampu menghitung secara pasti angka postulat berdasarkan statistik meskipun menggunakan data berbasis geografis (geografical information system). Bulog berkeras kepala untuk tidak mau impor beras. Kementerian Pertanian tidak mampu mendorong produksi pangan dan mengendalikan petani gabah dan beras. Demikian pula Kementerian Perdagangan masih mau memaksakan impor beras. Darmin Nasution bingung! Sekali lagi, Darmin Nasution bingung!
Itulah sandiwara yang dipertontonkan oleh pemerintah Jokowi-JK 2014-2019 karena katidakmampuan menuntun tata kelola pangan nasional.
Baca juga: Panen Padi Nasional Pada Januari 2018 Menghasilkan 2,83 Juta Ton Beras
Persoalan pangan dan soal beras adalah soal mati hidupnya rakyat Indonesia namun pemerintah kewalahan, bahkan berantem di antara mereka. Bayangkan saja, untuk menghidupi 263 juta penduduk Indonesia maka kita butuh 30 juta ton beras per tahun. Dengan kebutuhan 114 kg/kapita/tahun. Berdasaran perhitungan akhir tahun 2017, suplai beras gabah petani diperkirakan 81 juta ton atau 46 juta ton beras. Artinya kita masih memiliki surplus beras sebanyak 16 juta ton kalau itu sesuai target. Sedangkan kebutuhan beras nasional per bulan rata-rata 2,2 juta ton. Sementara cadangan beras pemerintah hanya 1,182 juta ton.
Persoalan beras tetap menjadi perhatian nasional dan akan terus menjadi polemik tahunan yang tidak akan bisa berhenti sepanjang hayat bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah tidak main-main, tidak bekerja musiman tetapi perlu proyeksi supply and demand dalam jangka waktu yang panjang. Kecenderungan pemerintah saat inj justru soal pangan dan beras dianggap tidak menjadi penting, pemerintah lebih mementingkan soal politik dan citra diri guna menghadapi tahun politik.
Baca juga: Bandara Kertajati Jadi Bukti Pembangunan Infrastruktur Dapat Dilakukan Tanpa Utang Luar Negeri
Kembali ke Indramayu, bahwa pembangun bandar udara internasioanl Kertajati memang penting bagi mobilitas orang, barang dan jasa, khususnya bagi masyarakat Jawa Barat. Tetapi justru secara langsung akan mempengaruhi sumber beras nasional. Adanya pembangunan kawasan industri, pembangunan real estate, perkantoran dan dinamika mobilitas orang, barang dan jasa secara otomatis mengantarkan penduduk Indramayu dari masyarakat agraris ke industri dan jasa. Demikian pula penyusutan lahan pertanian dan perkebunan menyebabkan tidak mungkin lagi menyumbang beras 1 juta ton dari 30 juta kebutuhan beras nasional.
Tidak hanya Indramayu, seluruh pulau Jawa terancam sebagai lumbung pangan karena data Kementerian Pertanian menunjukkan luas lahan sawah 44% berada di Pulau Jawa memiliki luas lahan sawah 3,4 juta hektare, dari total persawahan di Indonesia mencapai 7,74 hektar.
Baca juga: Benarkah, Tidak Ada Bagi-Bagi Lahan Hutan Negara?
Meski perlindungan lahan pertanian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan sejumlah aturan turunannya telah diterbitkan pada 2012 lalu, tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah menabrak aturan demi proyek ambisius pemerintah.
Belum lagi orientasi pembangunan industri masih berbasis di Pulau Jawa, ditunjang oleh pembangunan kawasan hunian, pengembangan perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyertai tuntutan kebutuhan ekonomi akan meningkat sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Maltus. Faktor-faktor sebagaimana di atas memberi konstribusi bukan tidak mungkin telah mengalami penyusutan lahan pertanian yang mana 51% sumber pangan nasional disuplai dari Pulau Jawa yang meskipun luas pulaunya hanya 6% dari keseluruhan daratan di Indonesia.
Kabupaten Bojonegoro dan Sragen juga mulai terancam sebagai sumber beras nasional. Bojonegoro tiap tahun juga menyumbang 1 juta ton, sementara Sragen 600-800 ratus ribu ton. Pada saat ini Sragen dalam ancaman penyusutan lahan karena konsekuensi dari pembangunan jalan tol Semarang-Boyolali-Surakarta. Mobilitas barang, jasa dan orang yang semula melalui pantai utara mulai kecenderungan beralih melalui lintas tengah Salatiga, Sragen. Apalagi pembangunan akses jalan tol Madiun-Ngawi.
Baca juga: Jalan Tol Ngawi-Kertosono 99 Persen Sudah Rampung Dikerjakan
Kerusakan ekosistem kart sebagaimana terjadi di pegunungan Kendeng akibat pembangunan pabrik semen di Jepara di bawah kepemiminan Ganjar Pranowo ikut memberi konstribusi signifikan terhadap hambatan suplai air untuk kebutuhan ekonomi, khususnya petani padi, termasuk juga Bojonegoro meskipun berada di daerah aliran sungai Bengawan Solo. Itulah beberapa ancaman di mana Jawa tidak akan bisa diharapkan menjadi daerah suplai pangan nasional, khususnya beras.
Salah satu dampak besar yang perlu diantisipasi adalah adanya ancaman urbanisasi akibat tingginya angkatan kerja. Pengangguran dan kemiskinan yang meningkat di perdesaan tentu menyebabkan orang desa yang agraris menjadi masyarakat urban. Penduduk pedesaan yang memiliki lahan pertanian makin berkurang karena menua. Akibatnya, terjadi substitusi lahan dari pertanian ke jasa dan industri karena petani menjual areal pertanian mereka kepada konglomerasi-konglomerasi yang menguasai lahan di pedesaan.
Baca juga: Pengangguran Masih Tinggi, Presiden Jokowi Ingin Tenaga Kerja Asing Dipermudah Bekerja di Indonesia
Dampak besar ancaman penyempitan lahan pertanian juga terlihat dari pembangunan pembangkit tenaga listrik hampir tiap wilayah di pulau Jawa. Kabupaten Cilacap saja telah memiliki kurang lebih 3 pusat pembangkit listrik swasta dan pemerintah. Artinya kebutuhan energi makin hari kian meningkat, tuntutan kebutuhan energi di Pulau Jawa bisa saja termasuk paling tinggi di dunia. Dalam hal ini, di satu sisi sangat membanggakan, namun juga membahayakan ekosistem dan sumber-sumber ekonomi berbasis pertanian dan perkebunan.
Inilah korban dari rancang bangun pemerintah tersandera dokrin Keynesian yang menyatakan bahwa pasar dan pemerintah sebagai simbiosis mutualisme. Pemerintah terlalu baik pada pasar tetapi pasar selalu egois mengejar keuntungan menyebabkan pemerintah selalu kalah dan ketinggalan untuk berbuat baik kepada rakyat.
Baca juga: Globalisasi Gelombang III, Desa Sebagai Epicentrum Peradaban
Konsep pembangunan kemitraan antara swasta dan pemerintah (public private partnership/PPP) kurang lebih 10 tahun terakhir ternyata belum bisa memberi konstribusi signifikan. Justru sebaliknya, pemerintah dijadikan sapi perah swasta melalui proyek infrastruktur dengan investasi besar. Termasuk pembangunan bandar-bandar udara di Indonesia. Padahal, kalau kita melihat secara jelih ternyata pembangunan bandar udara baru selalu merusak ekologi dan sumber ekonomi khususnya areal pertanian dan perkebunan.
Bandar Udara Internasional Kuala Namu di Sumatera Utara merusak areal perkebunan, sumber potensial bagi pendapatan Sumatera utara juga nasional, Bandar Udara Sukarno Hatta, Badara Udara Sultan Hasanudin, Hang Nadim, Palembang, termasuk juga bandar udara internaional Kulonprogo Yogya dan lain sebagainya. Hampir semua pembangunan bandar udara selalu memakan korban. Jika tidak menggusur penduduk, maka areal produksi pertanian dan perkebunan dirusak.
Baca juga: Pembangunan Bandara Kulonprogo; Masyarakat Tani Jadi Masyarakat Industri
Bagaimanapun, pembangunan lapangan internasional telah menghancurkan sumber potensial penghasil pangan maka selanjutnya komitmen pemerintah untuk membuka areal pertanian 5 juta hektare sawah harus wujudkan sebagai konsekuensi janji presiden Jokowi sebelum 2019. Kalau tidak bisa diwujudkan maka pemerintah gagal memenuhi janji.
Membaca situasi ini pemerintah tentu mempunyai master plan pembangunan nasional dalam berbagai sektor termasuk sektor pertanian. Salah satu yang paling penting adalah perencanaan pembangunan dan pengembangan industri tentu memperhatikan ketersediaan lahan yang makin menyempit di Pulau Jawa.
Oleh: Natalius Pigai, Kritikus dan Aktivis
