Connect with us

Ekonomi

Bandara Kertajati Jadi Bukti Pembangunan Infrastruktur Dapat Dilakukan Tanpa Utang Luar Negeri

Published

on

Bandar Udara Internasional Kertajati dibangun oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat. (Foto: Dokumentasi BIJB)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Klaim Presiden Joko Widodo bahwa Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka merupakan hasil kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah Jabar dan swasta tengah menjadi perhatian masyarakat.

“Ini kerja sama pemerintah provinsi Jabar, swasta, pusat dan pengerjaannya cepat sekali ini, kita senang,” kata Jokowi saat meninjau bandara tersebut, Selasa (17/4) lalu.

Bandar Udara Internasional Kertajati diproyeksikan menjadi gerbang utama masuk dan keluar Provinsi Jawa Barat yang akan resmi beroperasi mulai Mei 2018. Bandar Udara ini terletak di Kabupaten Majalengka sekitar seratus kilometer di timur kota Bandung. Bandara Kertajati dibangun oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat. BUMD ini lahir dari instruksi langsung Gubernur Ahmad Heryawan melalui Peraturan Daerah No.22 tahun 2013 yang ditandatangi pada 24 November 2014.

Kemudian, PT BIJB bertanggung jawab dalam pembangunan sisi darat serta pengembangan dan pengoperasian Bandara Internasional Jawa Barat, serta pengembangan kawasan Aerocity.

“PT BIJB sendiri dalam mendanai pembangunan bandara internasional ini menyedot sekitar Rp 2,6 triliun dengan menggunakan skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Di pertengahan semester lalu, PT BIJB mendapat bantuan pembiayaan senilai Rp 906 miliar dari sindikasi perbankan syariah,” tulis BJIB dalam situsnya seperti dikutip redaksi, Jumat (20/4/2018).

Adapun perbankan syariah yang dimaksud di antaranya Bank Jabar Banten, Bank Jateng Syariah, Bank Sumut Syariah, Bank Sulbar Syariah, Bank Kalbar Syariah, Bank Jambi Syariah, dan Bank Kalsel Syariah.

“Lantaran berstatus BUMD Pemprov Jabar, pembiayaan bandara tersebut juga tetap dibantu pemerintah provinsi Rp 808 miliar. Status pemerintah provinsi di sini menjadi pemegang saham mayoritas. Adapun sisanya melalui ekuitas reksadana penyertaan terbatas (RDPT). Dengan begitu seluruh kebutuhan pembangunan bandara bisa tercukupi,” tulis BIJB lagi.

Baca Juga:  Dandim Blitar Ingatkan Anggota Netral Dalam Pemilu 2019

Pembangunan Bandara Kertajati ini sesuai target. Sebab, target konstruksi fisik bandara Jabar ini rampung pada tahun 2018.

Lebih lanjut, pembangunan Bandara Kertajati ini menjadi bukti sekaligus memberikan keteladanan bahwa pembangunan infrastruktur dapat dilakukan tanpa utang luar negeri, bahkan melalui sinergisitas sesama anak bangsa.

Sebuah pernyataan menjelaskan, pembangunan Bandara Internasional Kertajati ini sejatinya didesain dengan mengolaborasikan kearifan lokal Sunda dengan gaya arsitektur modern. Hal ini bisa dilihat dari desain Main Roof (terinspirasi dari pakaian Tari Merak) dan Air Traffic Control-nya (terinspirasi dari senjata tradisional Sunda, Kujang).

Pembangunan bandara ini melalui dua fase, fase 1A dan fase ultimate. Pada fase IA ini akan selesai pada bulan Juni 2018. Landasan pacu (runway) yang akan beroperasi pada tahap 1A ini memiliki luas 2500 x 60 meter persegi, sedangkan pada tahap ultimate akan memiliki luas 3500 x 60 meter persegi yang menyebabkan landasan pacu bandara ini setara dengan landasan pacu terluas di Indonesia, Bandara Hang Nadim, Batam, Provinsi Riau Kepualauan.

Kapasitas terminal penumpang pada tahap IA mencapai 5 juta penumpang per tahun, sedangkan pada tahap ultimate mencapai 29,3 juta penumpang per tahun. Kapasitas penumpang tahap ultimate ini hampir setara dengan 50% kapasitas Bandara Soekarno-Hatta (63 juta per tahun 2017).

Luas keseluruhan lahan bandara ini hampir setara dengan luas keseluruhan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang menyebabkan Bandara Internasional Kertajati sebagai Bandara Internasional terbesar kedua setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Provinsi Banten. (red)

Editor: Banyu Asqalani

Loading...

Terpopuler