NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Lima kali berturut-turut Nunukan raih opini WTP dari BPK. Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan opini WTP tersebut dilakukan secara virtual oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Agus Priyono kepada Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, Jumat (12/6).
Video conference (vicon) yang dilakukan dari Ruang Pertemuan Lantai IV Kantor Bupati tersebut selain diikuti Bupati juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Rahma Leppa Hafid, Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus, Asisten Administrasi Setda Nunukan H. Asmar, dan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Opini WTP yang merupakan penilaian tertinggi atas laporan keuangan pemerintah ini bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah untuk yang kelima kalinya. WTP pertama kali diraih pada tahun 2015, dan bisa terus dipertahankan hingga saat ini.
Bupati Laura sesuai vicon menyampaikan bahwa opini WTP kali ini sangat istimewa karena bertepatan dengan usia pemerintahanya yang sudah menginjak 4 tahun.
“Alhamdulilah, bagi kami ini adalah hadiah ulang tahun bagi kepemimpinan kami selama empat tahun. Artinya, opini (WTP) ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan pemerintah selama ini sudah baik dan bisa terus dipertahankan sampai saat ini,” kata Laura.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP kali ini juga diapresiasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Rahma Leppa Hafid. Menurut Rahma Leppa Hafid, opini WTP bisa diraih karena selama ini ada kerjasama yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif.
Sementara itu, Ketua BPK Agus Priyono dalam sambutannya menyebutkan bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Nunukan memiliki komitmen yang kuat dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan kaidah pengelolan keuangan yang efektif, kredibel, dan selalu mengikuti rekomendasi yang disampaikan oleh BPK. Buktinya, dari 783 rekomendasi yang disampaikan oleh BPK, 87,64 persen diantaranya sudah ditindaklanjuti, sedangkan sisanya sebanyak 87 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut.
Pengelolaan keuangan yang baik dan efektif tersebut, menurut Agus Priyono, pada akhirnya mampu membuat angka kemiskinan dan angka pengangguran di masyarakat mengalami penurunan secara signifikan.
“Angka kemiskinan turun dari 6.71 pada tahun 2018 menjadi 6.11 pada tahun 2019 cukup jauh di bawah angka kemiskinan tingkat nasional yang mencapai 9.41 persen. Angka pengangguran juga turun dari 4 persen menjadi 3 persen. Gini rasio-nya juga di bawah angka rata-rata nasional, itu artinya ketimpangan masyarakat semakin kecil,” kata Agus. (ES/ed. Banyu)
