NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kolektif Pimpinan Wilayah (KPW) DKI Rekan Indonesia menilai pergantian kekuasaan di DKI Jakarta sejatinya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal sebagai salah satu upaya dalam menuju Indonesia Sehat.
M. Tiana Hermawan, dari KPW Rekan Indonesia DKI Jakarta menuturkan sejak Gubernur DKI dipimpin Fauzi Bowo sudah dimulai pencanangan pelayanan kesehatan yang optimal di mana saat itu Foke banyak melakukan penataan pelayanan kesehatan di DKI agar menjadi lebih manusiawi.
Sampai era Jokowi, kata dia, yang menghapus proses panjang administrasi pelayanan di RS DKI sudah berada pada rel yang tepat dalam menuju optimalisasi pelayanan kesehatannya.
“Sampai akhirnya di era Ahok di mana pelayanan kesehatan di DKI kembali pada selera asalnya, pasien banyak dipersulit di RS, Puskesmas kembali menampakkan wajah tak ramahnya dalam pelayanannya,” kata Tiana, Jakarta, Rabu (21/11/2018).
“Ditambah lagi oleh Ahok DKI dijadikan prototipe pelaksanaan BPJS yang ikut menyumbangkan masalah porak-porandanya pelayanan kesehatan,” sambung Tiana.
Era Djarot yang mengantikan Ahok pun, kata dia, tidak mampu berbuat banyak. Bahkan, kesehatan di DKI semakin jauh dari pelayanan optimal yang dimimpikan, pelayanan kesehatan yang baik, ramah dan berkualitas tidak lagi menjadi perhatian.
“Dinkes sebagai pengusung program kesehatan hanya berfokus pada proyek proyek pengadaan dan pembangunan yang terindikasi korup. Pelayanan kesehatan yang dilakukan hanyalah sebatas pencitraan dalam media dan angka angka survei di mana sebaliknya yang terjadi ditengah masyarakat justru berbanding terbalik,” papar Tiana.
Dia melanjutkan, saat ini DKI dipimpin oleh Anies Baswedan yang menjadi gubernur di tengah kuatnya pengaruh sisa-sisa kekuatan lama yang sebisa mungkin akan mempertahankan posisi dan kondisi demi menjaga permainan yang mereka lakukan dalam pengadaan dan pembangunan di program kesehatan DKI.
Anies juga dikepung oleh elite-elite birokrasi lama, kata dia, yang tugasnya menguatkan pencitraan kroni-kroni mereka dengan tujuan tetap dapat menempati posisi strategis dalam pemerintahan Anies.
“Elite birokrasi kesehatan DKI hanya sibuk mengatur bagaimana kroni-kroni mereka bisa ditempatkan dalam posisi strategis demi menjaga dan menghilangkan dugaan korupsi yang ada, selain juga untuk mengeruk proyek-proyek kesehatan di APBD Tahun 2019 nanti,” sebut Tiana.
Akibatnya, lanjut dia, pelayanan kesehatan sama sekali tidak menunjukan perubahan pelayanan kesehatannya pada warga DKI. RSUD masih mempersulit warga mulai dari persoalan kebutuhan kamar rawat inap, jadwal operasi yang ditunda tunda, sampai sulitnya mengakses fasilitas khusus seperti ICU, ICCU, HCU, NICU dan PICU.
“Terakhir ada RSUD yang menyandera bayi dari seorang ibu yang tak mampu membayar biaya persalinan dan masih ditambah diancam oleh RSUD yang akan membuang bayinya ke panti sosial,” ungkap Tiana.
Pewarta: Ani Mariani
Editor: Alya Karen
