NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kotak suara kardus untuk logistik penyelenggaraan Pemilu 2019 menimbulkan polemik sebagian kelompok masyarakat, khususnya di dunia maya. Dimana meme bahkan bertebaran di sejumlah akun netizen.
Menanggapi hal tersebut, calon wakil presiden nomor urut 01, Kiai Ma’ruf Amin mengimbau agar menghentikan polemik kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kotak suara berbahan kardus yang akan digunakan Pemilu serentak 2019.
“Perlu juga saya sampaikan sedikit, pertana isu kotak suara. Saya pikir baiknya tidak perlu dipersoalkan,” ujar Ma’ruf Amin di rumah pribadinya, Jl. Situbondo 12, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/12).
Baca: Kotak Suara Kardus untuk Pemilu 2019 Disetujui Semua Fraksi
Kiai Ma’ruf menyebut kebijakan KPU soal kotak suara sudah dibahas dalam rapat bersama anggota DPR RI. Ia pun mengaku heran atas sikap sejumlah elit yang mempersoalkan kotak suara berbahan kardus itu. “Karena dalam rapat DPR tidak ada protes. Artinya sudah disepakati,” jelasnya.
Kotak suara dari kardus, lanjut Kiai Ma’ruf, bukan kebijakan baru yang dikeluarkan KPU. Beberapa pemilihan daerah kontak suara berbahan kardus sudah sering digunakan.
“Dan sudah Dipakai pada waktu Pilkada-pilkada, Walikota, Bupati, maupun Gubernur. Sebaiknya kita tidak meributkan hal itu. Apalagi waktu dibahas di DPR enggak ada protes-protes,” pungkasnya.
Sebelumnya, di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan semua fraksi di DPR setuju kotak suara berbahan karton yang kedap air digunakan di Pemilu 2019. “Sudah disepakati oleh semua fraksi dan itu tidak voting loh, itu mufakat bulat, tidak ada walk out,” kata Arsul, Jakarta, Senin (17/12/).
Arsul menilai, penolakan yang diutarakan salah satu elite Prabowo-Sandiaga terhadap kotak suara di Pemilu 2019 tidak memiliki dasar. Selain itu, lanjutnya, peserta Pemilu 2019 sudah diberi kesempatan untuk mencoba kekuatan karton dupleks yang tidak penyok saat diduduki orang.
“Semua sudah melihat. Bahkan saya sudah menduduki di ruang pimpinan KPU contoh kotak suaranya itu, sudah kita blek – blek (mencontohkan duduk diatas kotak suara) tidak penyok,” jelasnya.
Arsul mengatakan, kalau ada yang protes dari anggota Komisi II, kemungkinan besar tidak mengikuti rapat pembahasan. “Saya yakin semua partai ketika ke KPU pasti sudah diperlihatkan oleh pimpinan KPU prototipe kotak suara itu seperti kami PPP bertemu dengan pimpinan KPU, ditunjukan dan kita dipersilakan untuk menduduki,” tegas Arsul.
Pewarta: Roby Nirarta
Editor: M. Yahya Suprabana
