NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Kekisruhan mengenai PDD di Politeknik Nunukan menjadi perhatian berbagai pihak terutama dikalangan pemerhati Pendidikan di Perbatasan. Hal tersebut dipicu pasca kebijakan dari manajemen Poltek yang tak lagi memperpanjang beberapa Dosen tetap kontrak dari 18 Dosesn yang ada dengan alasan keterbatasan dana operasional.
Namun klarifikasi dari pihak manajemen Poltek tersebut dianggap oleh Luti Wiyani,salah seorang Dosen yang tak diperpanjang kontraknya tersebut sebagai sesuatu yang kurang dapat diterima. Kepada Pewarta Luti mengungkapkan bahwa sanggahan Kepala Politeknik Nunukan adalah cara untuk mengamankan diri dari permasalahan yang ada.
“Klarifikasi yang dilakuan oleh ketua Poltek Nunukan tak lain hanya sanggahan untuk mengamankan diri. Jika alasan dibalik itu semua adalah murni karena defisit kami masih dapat menerimanya, meskipun kami tidak ada yang doctor tetapi masih bisalah kami menganalisa dengan logis atas keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh ketua poltek Nunukan,” ujar Luti, Selasa (4/1/2020).
Sebagaimana yang dikatakan bahwa pemberhentian dilakukan karena defisit, baik pemberhentian staff maupun dosen. Bagi masyarakat yang awam terhadap Poltek Nunukan, menurut Luti, tentunya dapat mengaminkan keputusan yang diambil oleh ketua poltek Nunukan tersebut.
“Tetapi mari kita coba untuk berfikir logis terhadap masalah ini,” tandasnya.
Menurut Luti, dengan kejadian defisit tentunya manajemen harus mengambil langkah bijaksana agar mahasiswa terselamatkan, langkah bijak semestinya justru tidak memberi beban lebih terhadap anggaran, ingat karena defisit itu kaitannya dengan anggaran. Disaat defisit semestinya sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Lebih lanjut Luti menuturkan, apabila berbicara sumberdaya, tentunya adalah tenaga pengajar, sehingga semestinya dosen yang sudah dikuliahkan yang memang tujuannya waktu itu untuk memenuhi sumber daya manusia sebagai syarat kemandirian poltek Nunukan lah yang diberdayakan
“Semestinya inilah yang harus diberdayakan semaksimal mungkin untuk menekan baiya yang menjadi beban poltek,” tegasnya
Namun dalam kasus ini, ungkap Luti, manajemen Kampus Poltek Nunukan justru memberhentikan para dosen tetapi disisi lain menyekolahkan atau memberi beasiswa S2 kepada orang lain. Secara anggaran tentunya ini memberatkan karena nilainya hampir dua kali lipat dari biaya yang dikeluarkan untuk dosen yang sudah selesai tugas belajar. Belum lagi jika berbicara waktu, maka perlu waktu 2 tahun untuk siap digunakan.
“Apakah ini yang disebut menyelamatkan mahasiwa? Belum lagi tudingan terhadap dosen “apakah dosen telah melaksanakan Tri Dharma Perguruan tinggi ?” katanya
Hal ini pula yang mejurut Luti kemudian menjadi pertanyaan publik, apakah poltek Nunukan memberikan kesempatan kepada dosen untuk dapat melaksanakan tri dharma.
“Tidak. Mengapa, karena selama ini para dosen hanya dapat melaksanakan pengajaran,” tegasnya
Kalaupun ada yang melakukan pengabdian masyarakat itu bukan dukungan dari kampus. Tetapi menurutnya adalah hasil olah kreatifitas masing masing dosen dalam memandang dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Bahkan salah satu dosen pernah ditolak izinnya untuk ikut serta dalam pengabdian masyarakat.
Sedangkan penelitian yang selalu didengungkan pada setiap kesempatan menjadi hal mustahil untuk dilaksanakan oleh dosen. Karena dosen dosen di poltek Nunukan hanya memiliki NIDK (nomor induk dosen khusus), secara administrasi dosen dengan NIDK tidak dapat mencantumkan namanya sebagai peneliti utama.
“Tentunya hal ini sangat bertolak belakang antara motivasi yang diberikan dengan kebijkan yang diberlakukan terhadap dosen poltek Nunukan. Jika dilihat lebih luas lagi dampaknya terhadap dosen, NIDK tidak dapat digunakan untuk jenjang karir akademisi ataupun mengembangkan karir diluar kampus. Dosen tidak dapat mengajukan sertifikasi dosen. Pendek kata tidak ada masa depan karir dosen dengan NIDK,” pungkasnya.
Pewarta: Eddy Santry
Editor: Ach. Sulaiman
