NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas mengingatkan masalah kesenjangan ekonomi yang ada saat ini (indeks gini 0,39) tidak boleh dianggap enteng karena bisa jadi merupakan bom waktu yang pada saatnya nanti akan meledak.
“Dan kalau sudah meledak, maka negeri ini akan kacau dan kita semua akan panik dibuatnya,” katanya dikutip dari keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (3/7/2018).
Baca juga: Kekayaan 4 Orang Indonesia Setara Dengan 100 Juta Penduduk
“Untuk itu bentuk dan struktur masyarakat kita hari ini yang seperti piramid dengan kebijakan yang bersifat affirmative action harus bisa kita transformasikan kepada bentuk seperti belah ketupat di mana jumlah kelas atas yang super kaya itu jumlahnya cukup 2%, kelas menengah 95% dan kelas bawah 3%,” tambahnya.
Namun, kata dia, untuk memperbesar jumlah kelas menengah tersebut jelas tidak mudah karena perlu ada proses diseminasi mentalitas entrepreneurship dan intrapreneurship yang bersifat masif, terutama di kalangan anak-anak didik.
“Bagi saudara-saudara kita dari etnis Cina hal ini tidak bermasalah karena mereka umumnya sudah hidup dalam keluarga yang umumnya menghormati dan memuliakan pekerjaan sebagai pengusaha dan atau pedagang. Berbeda dengan kita-kita yang lebih menghormati pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, tentara dan atau polisi,” paparnya.
Baca juga: Guru Besar UI: Ketimpangan Sosial di Indonesia Berpotensi Menyulut Konflik Sosial
“Untuk menumbuhkan dan mengembangkan entrepreneurship atau intrapreneurship mentality di kalangan anak-anak kita tentu jelas tidak mudah karena mileu dan atau dukungan dari lingkungan keluarga kurang mendukung,” katanya.
Untuk itu, Abbas menambahkan, peran dari dunia pendidikan bagi menciptakan mentalitas kewirausahaan di kalangan anak-anak didik tentu jelas sangat diharapkan dengan melakukan dua hal.
Pertama, bagaimana sekolah atau perguruan tinggi bisa memberikan pengetahuan atau teori dan praktek bisnis serta berbisnis secara teratur dan berketerusan. “Karena dengan cara inilah akan bisa terbentuk kebiasaan berbisnis di kalangan anak-anak didik kita. Dan kalau berbisnis itu sudah biasa bagi mereka maka tentu masalah berbisnis itu akan menjadi budaya dan atau mentality bagi sang anak,” ujarnya.
Baca juga: Infid: Ketimpangan Sosial di Indonesia Meningkat
Bagi mendukung terciptanya hal demikian perlu ada dua langkah yang harus dilakukan pertama memberikan pelajaran dan pengetahuan tentang bisnis kepada anak-anak didik sedini mungkin minimal sejak sekolah dasar kelas satu sampai ke perguruan tinggi.
Kedua, menciptakan aura dan kondisi serta praktek berdagang dan berbisnis di kalangan anak-anak didik di sekolah dan atau di luar sekolah.
“Untuk itu minimal sekali dalam seminggu dalam rentang waktu istirahat sekolah kita menyelenggarakan apa yang disebut dengan bisnis atau market day dengan mempersilahkan anak-anak didik kita untuk berdagang di kantin atau di halaman sekolah,” papar Abbas.
Baca juga: Ketimpangan Dinilai Ancaman Nyata Bagi Kesatuan dan Persatuan Bangsa
“Jadi pada hari-hari tersebut yang berdagang di kantin atau di sekolah bukan bapak-bapak dan atau ibu-ibu yang sudah biasa berjualan di sana, tapi adalah anak-anak didik kita. Bila ini bisa kita lakukan di samping ada pemberian wawasan tentang ekonomi dan bisnis di kelas berarti anak-anak didik kita akan punya pengalaman berdagang dan berbisnis 50 kali dalam setahun. Tamat SD dia punya pengalaman 300 hari berbisnis. Tamat SLTA dia punya pengalaman 600 hari berbisnis dan tamat perguruan tinggi dia punya pengalaman 800 hari berbisnis,” jelasnya.
Menurutnya jika hal tersebut bisa dilakukan maka akan mentalitas anak mampu terbentuk apa yang disebut dengan entrepreneurship mentality atau intrapreneurship mentality. “Bila ini yang terjadi pada diri anak-anak didik kita maka tentu produktivity dari anak-anak bangsa ini akan meningkat dan bila produktivity kita sebagai bangsa meningkat maka tentu negeri ini akan menjadi negeri yang kuat, mandiri dan maju,” ujarnya.
Baca juga: Ingat Pak Presiden, Ketimpangan Bukan Takdir bagi 100 Juta Rakyat Indonesia
Tetapi yang menjadi persoalan, katanya, maukah kita atau pemerintah mengambil langkah-langkah yang bersifat struktural dan kultural ini ke dalam dunia dan proses pendidikan yang diselenggarakannya?
“Jawabnya menurut saya harus mau kalau kita ingin negeri ini menjadi negeri yang kuat, mandiri dan maju,” pungkasnya. (red/ed/nn)
Editor: Eriec Dieda & Achmas S