Ekonomi

Ketimpangan Dinilai Ancaman Nyata Bagi Kesatuan dan Persatuan Bangsa

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketimpangan telah menjadi kanker dalam pembangunan dan ancaman nyata bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Ketimpangan itu menjelma dalam ketimpangan distribusi kesejahteraan antar-individu, ketimpangan pembangunan antar-wilayah, dan ketimpangan pertumbuhan antar-sektor ekonomi.

Dalam pandangan PBNU, penguasaan yang timpang dalam aset uang, saham, dan perbankan serta lahan dan tanah individu harus ditangkal dengan membatasi liberalisasi keuangan dan perdagangan serta menjalankan program pembaruan agaria untuk merombak struktur kepemilikan dan penguasaan tanah yang tidak adil.

Fungsi tanah harus dikembalikan sebagai hak dasar warga negara, bukan sekadar properti individu yang mengikuti hukum pasar. “PBNU melihat pemerintah Jokowi-JK punya niat baik mengatasi ketimpangan yang menjadi kanker dalam pembangunan,” kata PBNU dikutip dari catatan bertajuk Muhasabah 2017 dan Resolusi Kebangsaan Tahun 2018 seperti dikutip redaksi, Rabu (3/1/2018).

PBNU perlu mengingatkan agar fokus reforma agraria bukan sekadar sertifikasi tanah, tetapi redistribusi lahan rakyat dan petani. Pembatasan penguasaan dan kepemilikan tanah, hutan dan perkebunan harus dilakukan agar kekayaan tidak bergulir di antara segelintir pemilik uang.

Baca Juga:  Pemdes Pragaan Daya Salurkan BLT DD Tahap IV kepada 188 KPM

Ketimpangan antar-wilayah harus dilakukan dengan menciptakan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa dengan pembangunan infrastruktur yang memadai,” katanya.

Lebih lanjut, ketimpangan antar-sektor ekonomi harus diterobos dengan pengarusutamaan pembangunan pertanian dan industrialisasi pertanian berbasis rakyat dengan langkah yang dimulai dengan pembagian lahan pertanian dan pencetakan sawah baru, peningkatan produktivitas lahan, perbaikan dan revitalisasi infrastruktur irigasi, proteksi harga pasca panen, perbaikan infrastruktur pengangkutan untuk mengurangi biaya logistik, dan pembatasan impor pangan.

“Upaya-upaya yang dilakukan pemerintahan Jokowi dalam menggalakkan pembangunan inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas perlu didukung dengan kinerja birokrasi yang bersih, inovatif, dan progresif,” katanya. (red)

Editor: Redaktur

Related Posts

1 of 28