NUSANTARANEWS.CO – Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menuding ada permainan terselubung yang dilakukan oleh oknum-oknum di internal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait vaksin palsu yang beredar di tengah masyarakat. Menurut dia, Saat ini ada vaksin palsu dan vaksin mahal. Baik yang palsu atau yang mahal membuat rakyat jadi korban tanpa ampun.
“Munculnya vaksin palsu dan mahal ini juga tak lepas dari tanggung jawab pihak Kemenkes. Artinya, timbulnya vaksin palsu dan mahal, jangan disalahkan melulu kepada orang-orang di luar Kemenkes. Orang-orang internal Kemenkes juga ada terlibat permainan, jangan lepas tanggung jawab dong. Ibarat seorang dokter, saat menulis resep kepada pasien. Yang ditulis itu, resep yang sudah dibisikin oleh pabrik obat agar dapat keuntungan secara pribadi,” kata Uchok saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (18/7/2016).
Padahal, lanjut Uchok, seharusnya tidak perlu terjadi atau muncul yang namanya vaksin palsu dan mahal jika Kemenkes merealisasikan anggaran untuk vaksin asli sejak awal tahun atau sesuai perencanaan anggaran. (Baca : Keleidoskop 2016: Vaksin Palsu Gegerkan Kementerian dan DPR)
DPR Sayangkan Sikap Anarkis Orang Tua
Anggota Komisi IX DPR, John Kenedy Azis, mengungkapkan pihaknya sangat menyayangkan tindakan anarkis yang dilakukan para orang tua yang anaknya diduga terkena vaksin palsu. John pun meminta agar orang tua bisa bersabar dan mempercayakan masalah ini kepada aparat hukum dan pihak terkait lainnya.
“Bagaimana pun negara kita kan negara hukum. Permasalahan vaksin palsu ini sudah ditangani oleh beberapa pihak, ada Bareskrim Polri dan Satuan Tugas penanggulangan vaksin palsu,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (20/7/2016).
Dengan adanya tindakan anarkis dari para orang tua tersebut, John mengkhawatirkan, jika hal tersebut malah menimbulkan masalah baru. Pasalnya, John meyakini bahwa tidak semua dokter menyarankan dan menggunakan vaksin palsu tersebut. John menambahkan, pihaknya telah memberikan peringatan keras kepada pihak terkait dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk meningkatkan pengawasan dan kinerja.
3 Isu Krusial
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo, mengungkapkan ada sejumlah isu terkait kasus vaksin palsu yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kebijakan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Ia mengatakan, Kemenkes seharusnya memiliki kebijakan atau regulasi khusus terkait kefarmasian.
“Jadi kalau dari catatan YLKI, sebenarnya isu perlindungan konsumen mengenai vaksin palsu jni ada sejumlah isu yang bisa menjadi perhatian dalam hal ini, pertama itu soal government policy,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (21/7/2016).
Berikutnya adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Ia menyebutkan bahwa pengawasan seharusnya tidak dilakukan oleh BPOM saja, melainkan oleh pihak Kemenkes juga. “Yang kedua itu fungsi lembaga pengawasan obat (BPOM), kalau di luar negeri itu pengawasan memiliki multi aktor,” ujarnya.
Baca : Kaleidoskop 2016: Vaksin Palsu Bukti Negara Lalai (#2)
Masyarakat Perlu Diberi Penjelasan
Sudaryatmo menambahkan, Rumah Sakit (RS) besar seharusnya memiliki tempat pengelolaan limbah alat-alat bekas pakai yang baik. Hal ini menurutnya agar tidak ada oknum yang memanfaatkan barang ataupun produk bekas pakai dari RS tersebut. “Rumah sakit besar itu harusnya memiliki pengelolaan limbah yang baik, karena bekas tempat obat atau vaksin itu bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Karena itu, Pengurus Harian YLKI, berharap para keluarga korban vaksin palsu yang membahayakan itu diberikan informasi yang valid karena informasi tersebut merupakan hak para pasien. komunikasi intens antara pemerintah dan RS adalah salah satu cara meredam amarah dan emosi dari pada keluarga korban vaksin palsu yang belakangan sangat meresahkan serta membuat geram.
“Kemenkes harus bisa melakukan komunikasi yang lebih soft kepada kepolisian dan pihak RS yang diduga terlibat, agar saat para pasien meminta penjelasan, RS itu sudah siap karena sudah ada komunikasi sebelumnya dengan pihak kemenkes dan polisi,” ujarnya. (deni/ahmad/red-02)
