NUSANTARANEWS.CO, Bangkok – Istana Kerajaan Thailand tetap bungkam, aksi demo terus berlanjut. Sejauh ini pihak Istana menolak secara langsung mengomentari tuntutan aksi pengunjuk rasa yang telah berlangsung sejak tahun lalu yang menuntut perubahan politik, mulai dari tuntutan pengunduran Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, Perubahan Konstitusi, dan Reformasi Monarki.
Selain menyerukan ketiga tuntutan tersebut, para pengunjuk rasa anti-pemerintah pada Sabtu malam (6/3) kembali turun ke jalan, sekaligus menentang pelarangan pertemuan publik di Bangkok dan provinsi-provinsi lainnya serta meminta kepada pihak berwenang untuk membebaskan empat pemimpin protes yang didakwa berdasarkan Pasal 112 KUHP negara yang dikenal sebagai lèse-majesté karena menghina kerajaan.
Pada hari Jum’at, Royal Gazette tela membuat larangan pertemuan publik di enam provinsi yakni: Bangkok, Samut Prakan, Samut Songkhram, Nonthaburi, Nakhon Pathom dan Pathum Thani yang melarang pertemuan publik.
Mereka yang melanggar dapat dikenakan hukuman penjara hingga dua tahun dan/atau denda hingga 40.000 baht.
Namun aksi demonstrasi terus berlanjut di kantor Pengadilan Kriminal di Jalan Ratchadapisek yang berakhir sekitar pukul 21.00 (waktu setempat). Tidak ada insiden tidak diinginkan dilaporkan – menyusul insiden minggu lalu, ketika aksi protes berlangsung di luar barak militer tempat kediaman Perdana Menteri Prayuth Chan o-cha berada berubah menjadi kekerasan ketika polisi menembakkan peluru karet, gas air mata, dan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa.
Sebanyak 33 orang termasuk personel polisi terluka dalam protes anti-pemerintah sementara 22 orang ditangkap menyusul insiden tersebut.
Pada aksi hari Sabtu (6/3), para pengunjuk rasa anti-pemerintah Thailand dan aparat polisi sempat saling berhadapan selama berjam-jam di depan gedung pengadilan di Bangkok. Sementara ribuan lainnya berkumpul dan menduduki jalan-jalan utama di ibu kota Gajah Putih tersebut.
Para pengunjuk rasa membentangkan spanduk yang menuntut pembebasan para pemimpinnya. “Bebaskan teman-teman kita,” teriak para pengunjuk rasa serentak, saat mereka berkumpul di depan pengadilan pidana yang dikelilingi kawat berduri. Sebuah truk meriam air terlihat di belakang gerbang lapangan.
Dalam podcast pada Sabtu pagi, perdana menteri mendesak warga Thailand untuk menghormati hukum dan menghindari konflik.
“Kami harus saling mencintai dan bersatu, tidak terpecah, dan menghormati hukum,” kata Prayuth, yang pertama kali berkuasa setelah memimpin kudeta militer pada 2014.
Kelompok HAM Amnesty International mengatakan sekitar 380 pengunjuk rasa didakwa sejak tahun lalu, sementara para tersangka pemimpin unjuk rasa masih ditahan. (Banyu)
