NusantaraNews.co – Filsuf Nietzche suatu ketika berkata: Segala hal adalah obyek dari interpretasi. Setiap interpretasi bukanlah representasi dari kebenaran, tapi ekspresi sebuah kekuasaan.
Sejarah masa silam, apalagi jika ia menjadi bagian dari paham agama atau paham ideologi, akan selalu multi interpretasi karena setiap komunitas akan memahami sesuai dengan kepentingannya.
Kita mengapresiasi niat baik Presiden Jokowi untuk membuat film baru sejarah Gerakan 30 September/ PKI untuk generasi milineal. Namun segera pula kita tahu kesulitan Jokowi, atau siapapun yang akan membantu membuatnya. Kesulitan bermuara pada pertanyaan: versi mana yang akan difilmkan?
Bahkan para akademisi internasional, mereka yang meneliti peristiwa G 30 S PKI, ditambah kesaksian pelaku, berakhir setidaknya pada enam versi. Keenam versi itu berbeda soal dalang utama dibalik gerakan 30 September: 1) dalangnya PKI atau 2) awalnya konflik internal angkatan darat.
Atau 3) ternyata ada peran utama Soekarno sendiri, atau 4) Dalangnya yang paling untung secara politik: Soeharto, atau 5) Dalangnya tersembunyi di belakanh meja: CIA/kekuatan internasional, atau 6) itu lebih kompleks karena rencana satu dalang yang kemudian disabotase oleh dalang lainnya.
Upaya Jokowi dan pemerintah di era reformasi membuat film sejarah segera berubah menjadi pihak tertuduh. Jokowi segera digugat bukan meluruskan sejarah tapi berpolitik menggunakan kasus sejarah yang masih membara.
Sebaiknya, pemerintah Jokowi membiarkan masyarakat saja yang membuat film itu. Pemerintah berupaya yang lebih penting: mencari formula “elite settlement,” islah atau rekonsiliasi berbagai pihak agar kisah G30S/ PKI tak lagi membara membelah kita.
***
Bahkan kisah agama yang suci yang diyakini bagian dari wahyu Tuhan bisa saling berbeda. Contoh saja: benarkah nabi Isa, atau Jesus Kristus, mati disalib?
Agama Kristen/Katolik meyakini Jesus Kristus, atau nabi Isa menurut versi Islam, mati di salib, lalu bangkit kembali. Keyakinan itu bagian sentral doktrin agama.
Sementara agama Islam meyakini yang lain, bahwa yang disalib itu bukan nabi Isa, tapi manusia lain yang disamarkan seolah nabi Isa (Jesus Kristus).
Dua interpretasi sejarah yang berbeda ini, masing masing diyakini oleh para pemeluk agama yang berbeda, lebih dari satu milyar manusia. Masing masing keyakinan yang berbeda itu sudah bertahan pula panjang lebih dari seribu tahun.
Datang kemudian ilmu pengetahuan melalui Biblical Anthropology. Ini riset berdasarkan metode ilmu mencoba menggali apa yang sebenarnya terjadi dalam aneka bible, termasuk penyaliban Jesus Kristus (Nabi Isa). Apapun bunyi hasil riset ini, tak akan pernah menunggalkan keyakinan agama.
Kini agama Islam dan agama Kristen bisa berdampingan dengan damai, walau masing masing tetap meyakini berbeda atas peristiwa yang sama.
Untuk kasus G 30 S/ PKI tentu saja data atau fakta bisa diverifikasi, atau difalsifikasi, seperti apakah Aidit itu merokok atau tidak, atau ada dimana Aidit ketika tujuh jenderal dibunuh. Tapi soal dalang atau master mind sebuah peristiwa itu bukan data, tapi konstruksi data, sebuah mindset.
Selamanya konstruksi data tak bisa diverifikasi atau tak bisa difalsifikasi oleh data baru, karena ada metaphysical assumption yang bersifat politik atau ideologis di balik konstruksi itu.
Dalam filsafat ilmu, perdebatan Karl Popper verus Thomas Khun dapat memperkaya kita memahami arti sebuah perspektif/ paradigma dalam memahami sebuah peristiwa.
Akira Kurosawa sangalah apik menggambarkan bagaimana satu peristiwa yang sama bisa menghasilkan aneka cerita yang berbeda. Pelaku yang sama bisa menceritakan narasi yang sangat berbeda. Itu salah satu film paling apik dan filosofis yang pernah dibuat: Roshomon (1950).
Dalam film itu, di sebuah hutan: seorang wanita diperkosa dan suaminya mati terbunuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Baik wanita, pelaku pembunuhan, saksi mata, dan yang terbunuh melalui pemanggilan arwah menceritakan narasi yang sama sekali berbeda. Setiap narasi dipenuhi kepentingan si pencerita.
***
Yang kita butuhkan sekarang bukan film baru peristiwa G 30S/ PKI, apalagi jika pemerintah yang membuatnya. Pemerintah justru akan membuat luka semakin membara, dan Jokowi akan menjadi tertuduh pihak yang berbeda tafsir.
Yang kita butuhkan bukan pula meluruskan sejarah. Peristiwa agama atau ideologis, selalu hidup dengan lebih dari satu interpretasi. Semua sudah merasa lurus dengan interpretasinya masing masing. Data baru tak bisa meruntuhkan perspektif.
Yang kita butuhkan adalah “elite settllement.” Pemerintah bisa berperan besar membuat islah atau rekonsiliasi. Satu yang paling penting, biarlah masing masing hidup dengan interpretasi sejarahnya sendiri, saling menghormati. Berdamailah dengan perbedaan interpretasi itu.
Ini era ketika walau ilmu pengetahuan tiba; manusia dibolehkan percaya bumi ini bulat atau datar. Manusia boleh berilusi dan bermimpi. Yang tak boleh hanyalah memaksakan ilusinya, apalagi dengan kekerasan. [September 2017]
Penulis: Denny JA
