NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Indonesia Development Monitoring atau disingkat IDM menyebutkan 94,7 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di pemerintah pusat menolak ibukota negara dipindahkan ke Kalimantan. Baru-baru ini, Kalimantan Timur disebut-sebut tempat ibukota baru itu meski Presiden Jokowi belum memastikannya karena opsi lain ialah Kalimantan Tengah.
Direktur Eksekutif IDM, Prasetyo Harliandi mengungkapkan, lembaganya mensurvei sebanyak 1225 ASN dari 800 pengabdi negara yang bertugas di pemerintah pusat. Survei sengaja digelar dalam rangka mengetahui aspirasi ASN terkait pemindahan pusat pemerintahan dan ibukota negara Indonesia.
“Didapati sebanyak 94,7 persen ASN menolak ibukota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan Timur. Dan sebanyak 3,9 persen setuju, sisanya abstain,” ungkap Prasetyo.
Adapun alasan penolakan mereka, kata Prasetyo, didapati 93,7 persen ASN menyatakan khawatir dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan anak kurang bermutu karena fasilitas sarana dan prasarana yang berkualitas banyak di ibukota Jakarta.
“Sebanyak 92,6 persen ASN menyatakan gaji dan pendapatan mereka tidak akan mencukupi biaya hidup mereka di ibukota baru,” jelas Prasetyo.
Selanjutnya, ketika ditanyakan jika dipaksa pindah bertugas di ibukota baru, maka sebanyak 78,3 persen akan mengajukan pensiun dini dari tugasnya dan 19,8 persen mengikuti pindah tugas. Selebihnya menjawab tidak tahu.
Survei IDM dilakukan sejak 7 Agustus-20 Agustus 2019 di Jakarta.
Survei ini mengunakan metode multistage random sampling dengan jumlah responden 1225 pada tingkat kepercayaan 95 persen dan memiliki margin of error sekitar 2,1 persen. (eda/ed)
Editor: Eriec Dieda
