NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Penolakan PKS untuk memindahkan ibukota Indonesia yaitu Jakarta ke IKN (Ibu Kota Nusantara) Kalimantan mengundang respon beragam.
Menurut ketua Golkar Jawa Timur Muhammad Sarmuji mengatakan dirinya menilai apa yang dilakukan oleh pihak PKS bisa dikata tidak patuh dengan aturan karena sudah ada UU IKN yang memutuskan pemindahan ibu kota negara dari jakarta ke Nusantara.
“Fraksi PKS memang menolak UU IKN tetapi begitu sebuah UU diputuskan sah, semua warga negara Indonesia terikat UU tersebut,”jelas wakil ketua komisi VI DPR RI ini, senin (27/11/2023).
Sarmuji mengatakan yang dibangun di IKN bukanlah ibukota saja, melainkan masa depan bangsa.”Oleh sebab itu, Partai Golkar mendukung penuh pembangunan IKN dan pemindahan ibukota tersebut karena sudah ditetapkan dalam sebuah UU,” terangnya.
Tak hanya itu, lanjut Sarmuji, partainya merupakan partai politik di Indonesia yang mendukung penuh pembangunan IKN tersebut.”Partai Golkar adalah partai politik pertama yang datang dengan pengurusnya secara lengkap di Ibu Kota baru. Ini menunjukkan komitmen Partai Golkar terhadap rencana keberlanjutan pembangunan IKN,” paparnya.
Sebelumnya, beberapa bulan lalu, Presiden RI Joko Widodo sebelumnya menyampaikan IKN akan menjadi basis ekonomi baru bagi Indonesia.
Melalui IKN, pemerintah ingin menghadirkan pembangunan yang indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Mengingat terdiri dari 17.000 pulau, 514 kabupaten/kota, dan 34 provinsi.
Sekedar diketahui,Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan, PKS ingin Jakarta tetap jadi ibu kota negara. Dia menjelaskan, setidaknya ada tiga alasan penolakan pemindahan ibu kota. Pertama, dari sisi historisnya.
Alasan pertama diantaranya DKI Jakarta tempat di mana Ir.
Soekarno-Moh. Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya ini dilahirkan. Kedua, dari sudut pandang pembangunan. PKS merasa pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan ibu kota, melainkan dengan buat pusat ekonomi di kota kecil. Ketiga, dari sudut pandang keberlanjutan.
PKS melihat perlunya pelestarian lingkungan hidup dan merawat ekologi demi generasi penerus bangsa. Dalam kasus IKN, lanjutnya, Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia harus jadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau. (setya)
