Ekonomi

Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin Dinilai Perlu Kementerian Investasi

Capres 01 Joko Widodo mempersilahkan cawapresnya Kiai Ma'ruf Amin untuk menambahkan jawabannya. (FOTO: NUSANTARANEWS.Co)
Capres 01 Joko Widodo mempersilahkan cawapresnya Kiai Ma’ruf Amin untuk menambahkan jawabannya. (FOTO: NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Waketum DPP Gerindra, Arief Poyuono menilai Pembentukan Kementerian Investasi Sangat dibutuhkan saat ini dalam pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.

Tujuannya, kata Arief, agar bisa meningkatkan percepatan investasi di indonesia yang berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan lebih banyak membuka lapangan kerja baru

“Kementrian investasi sangat diperlukan untuk pemerintahan ke depan, hal ini penting untuk menjadikan sektor investasi langsung di bawah Kementerian, agar bisa mempercepat tumbuhnya investasi,” kata Arief, Jakarta, Sabtu (24/8/2019).

Sementara BKPM, kata Arief, sebagai Lembaga Pemerintaha Non Kementerian nantinya menjadi penunjang Kementrian investasi.

“BKPM merupakan lembaga negara yang dibentuk guna menjalankan tugas pemerintahan tertentu dalam bidang investasi dari presiden. Kepala BKPM berada di bawah serta bertanggung jawab secara langsung kepada presiden melalui menteri investasi yang mengoordinasikannya,” jelasnya.

Arief meyakini, dengan adanya Kementrian Investasi akan banyak memotong kesulitan kesulitan investasi selama ini yang di alami oleh investor, dimana BKPM yang sifatnya lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang investasi yang tidak dilaksanakan oleh kementerian.

Baca Juga:  Hindari Gejolak Kenaikan UMP 6,5 Persen, Pengusaha Butuh Kebijakan Pro Dunia Usaha

“Investasi itu punya bersifat strategis, nasional, lintas instansi / kementerian, lintas sektor dan lintas wilayah yang selama ini masih banyak menemui hambatan,” katanya.

“Masa ada UU penanaman modal, masa bidang investasi atau penanaman modal tidak ada kementriannya. Makanya investasi di Indonesia banyak hambatan, jadi memang sudah harus ada Kementrian investasi,” tandas Arief.

Pewarta: Eddy Santry
Editor: Achmad S.

Related Posts

1 of 3,147