NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Hasil Pilpres 2019 diumumkan KPU di tengah malam buta dianggap tidak sah, ilegal dan menipu.
Waketum Gerindra, Arief Poyuono mengatakan hasil akhir rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang diumumkan KPU telah menipu rakyat. Dia menyebutnya, hasil tersebut hoaks.
“Hasil akhir rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang diumumkan oleh KPU adalah hoaks dan menipu masyarakat Indonesia, apalagi lebih cepat dari jadwal yang ditentukan tanggal yaitu 22 Mei,” ujar Poyuono kepada redaksi, Jakarta, Selasa (21/5).
Dia mengungkapkan, sistem perhitungan (situng) di website KPU sebagai perintah UU Pemilu untuk informasi dan keterbukaan publik data masuk baru sekitar 92 persen. “Dan hingga kini belum mencapai 100%,” ucapnya.
Patut diduga, kata dia, percepatan hasil rekapitulasi suara pilpres yang diumumkan karena perintah dari oknum Istana Negara untuk mengelabui masyarakat yang akan melakukan protes dan menolak hasil Pilpres 2019.
“Ini jelas-jelas KPU mau lepas tangan dan menciptakan ketidakberesan dalam ketatanegaraan. Di mana dengan hanya jumlah 92 persen sudah menetapkan hasil suara pilpres. Artinya, pemerintahan yang dibentuk dari Pilpres 2019 tidak sah alias ilegal,” ketusnya.
Dia menduga 8 persen suara yang tersisa yang belum masuk situng dan dijadikan 100 persen dalam hitungan rekapitulasi adalah suara-suara gaib alias yang dimanipulasi oleh KPU untuk memenangkan paslon 01.
“Kami besok akan meminta Polisi untuk menangkap semua Komisioner KPU yang sudah melakukan tindak pidana kejahatan pemilu dan menipu rakyat.
“Karena itu Gerindra, PKS, PAN dan Berkarya menolak menandatangani hasil akhir rekapitulasi suara pilpres,” ucap Poyuono.
“Dan ini makin menguatkan agar DKPP memecat semua Komisioner KPU dan Bawaslu serta mendiskualifikasi hasil Pilpres 2019,” pungkasnya.
(ach/eda)
Editor: Eriec Dieda
