NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra bidang Buruh dan Ketenagakerjaan, Arief Poyuono, mengungkapkan bahwa percepatan pembangunan terus dilakukan oleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikan pertumbuhan ekonomi.
Menurut Arief, salah satu starategi utama dari Jokowi adalah pembangunan proyek infrastruktur hingga Rp5.000 triliun nilainya. “Pendanaan pembangunan proyek infrastruktur digunakan sebagian kecil dari APBN, dan partisipasi investor lokal maupun dari luar negeri,” ungkapnya seperti dikutip dari siaran pers, Jakarta, Senin (1/5/2017).
Namun, lanjut Arief, keadaan ekonomi global yang masih mengalami krisis tidak menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi dalam merealisasikan pembangunan proyek infrastruktur tersebut. “Akhirnya masih hanya dalam taraf groundbreaking saja, selanjutnya mangkrak dan berusaha mencari pendanaannya,” ujarnya.
Arief pun mempertanyakan, lalu bagaimana dengan nasib sektor indutri manufakturing yang dalam dua tahun terakhir banyak tutup alias bangkrut, yang berimbas pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana-mana terhadap buruh?.
“Bangkrutnya industri manufaktur tidak lepas dari kebijakan Joko Widodo yang menaikan tarif dasar listri dan harga BBM serta kegagalan pemerintah dalam melindungi industri nasional Indonesia terhadap serangan produk-produk impor dari Cina. Contoh saja Industri Besi Baja yang sudah banyak tutup akibat serbuan impor besi dari Cina,” katanya.
Sementara itu, Arief mengatakan, investasi yang dijanjikan dari Cina pun mengharuskan Indonesia mengizinkan penggunaan tenaga kerja dari Cina tanpa ada batasan jumlahnya dan jenis pekerjaan apa saja yang diperbolehkan.
“Hari Buruh selalu menjadi sebuah hari untuk meneriakkan tuntutan kenaikan upah buruh dan penghapusan sistem kerja outsourching yang banyak merugikan tingkat kesejahteraan buruh,” ungkapnya.
Tapi sebaiknya, Arief menegaskan, mulai hari ini harus kita teriakan selamatkan Industri Nasional dari kebangkrutan, tolak Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai kompensasi investasi dari Cina ke Indonesia.
“Begitu juga buruh tani dan nelayan yang kehidupannya makin jauh dari kesejahteraannya akibat kegagalan Presiden Joko Widodo dalam menciptakan swasembada pangan yang berakibat pada serbuan impor pangan yang jumlahnya hampir ratusan triliun, sehingga menyebabkan buruh tani dan nelayan tidak menikmati pendapatan yang sejahtera,” ujarnya.
Pewarta: DM/Rudi Niwarta
Editor: Romandhon
