NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim mendorong kepada Pemprov untuk memberikan tunjangan kepada GTT (Guru Tidak Tetap) /PTT (Pegawai Tidak Tetap) di Jatim. Pasalnya keberadaan mereka sampai saat ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
“Dari data yang ada, yang sudah tercover ada 9000 GTT/PTT di Jatim yang sudah mendapat tunjangan kesejahteraan dari Pemerintah. Yaitu per orang mendapatkan tunjangan dan kesejahteraan Rp 750 ribu/bulan,” ungkap ketua fraksi PDIP DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak di Surabaya, senin (29/10/2018).
Baca Juga:
- Zainuddin Amali Restui Sahat Tua Simanjuntak Maju Pemilihan Ketua Golkar Jatim
- Main Copot Bendera Partai, Golkar Jatim Kecam Satpol PP Kota Surabaya
- All Out Menangkan Jokowi, Golkar Jatim Target Menang Pileg 2019
“GTT/PTT tersebut merupakan hasil limpahan dari kabupaten/kota di Jatim pasca adanya penyerahan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke Pemprov,” imbuhnya.
Sahat mengatakan untuk tahun 2019, pihaknya mendorong agar semua jumlah GTT/PTT yang sisa belum tercover bisa tercover semua.
”Dari jumlah seluruhnya ada 21 ribu, kami berharap ditahun 2019 bisa tercover semua. Kami sudah anggarkan di anggaran APBD Jatim di tahun 2019 mendatang,” jelasnya.
Ditambahkan oleh Sahat, dengan dicovernya tunjangan bagi GTT/PTT diharapkan seluruh permasalahan GTT/PTT di Jatim akan selesai.
Pewarta: Setya/TW
Editor: M. Yahya Suprabana
