NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo hanya pura-pura sedih karena mendapat kenyataan pahit ada 103 kepala daerah di bawah kepemimpinannya selama empat tahun terjaring penangkapan Operasi Tangkap Tagan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ini sih pura-pura sedih. Gimana ngga kita tuduh pura-pura? Bukankah Neneng Bupati Bekasi yang kena OTT KPK mengaku karena diminta Tjahjo Kumolo untuk bantu ijin Meikarta?,” kata Ferdinand melalui cuitannya di @Ferdinand_Haean, Selasa (22/1/2019).
https://twitter.com/Ferdinand_Haean/status/1087613634207834113
Dan pengakuan terbaru Neneng, ketua Fraksi PDIP Jabar juga menjadi perantara,” imbuhnya.
Tjahjo Kumolo mengaku sedih lantaran 103 kepala daerah terjaring OTT KPK. Jumlah itu, kata dia, belum termasuk anggota DPRD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tertangkap lembaga antirasuah itu sejak ia memimpin Kemendagri.
“Saya cukup sedih selama saya menjadi menteri sudah hampir 103 kepala daerah kena OTT KPK,” kata Tjahjo dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (21/1) kemarin.
Tjahjo pun menuntut Ditjen Pembangunan Daerah untuk menciptakan aplikasi sehingga pelayanan masyarakat bisa terwujud dengan baik. Selain itu, meningkatkan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
“Banyaklah untuk membuat aplikasi-aplikasi pelayanan masyarakat, sehingga bisa meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan,” tegasnya.
Tjahjo kemudian turut melontarkan kritik kepada Litbang dan optimalisasi Bina Pemerintahan Desa.
Ia meminta lembaga tersebut lebih fokus melakukan diklat SDM aparatur desa agar mampu memperkuat peran dalam perencanaan desanya.
“Selain itu, peningkatan perbaikan laporan pertanggungjawaban desanya, serta menggerakkan dan mengorganisir warga desanya, mengingat besarnya dana yang dikucurkan untuk desa,” kata dia.
Pewarta: M. Yahya Suprabana
Editor: Achmad S.
