NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Dalam catatan akhir tahun 2018 yang dilayangkan, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai Indonesia sebagai negara agraris, para petaninya harus dididik bukan hanya mengenai teknik dan teknologi baru pertanian, yang bersifat ‘on farming’, melainkan juga strategi usaha tani, yang bersifat ‘off farming’. Pemerintah harus memberdayakan kembali para penyuluh pertanian.
“Para penyuluh harus diberdayakan dengan perspektif baru, penyuluhan usaha tani. Kita harus mengubah perspektif pembangunan pertanian dari orientasi subsisten menjadi orientasi komersial. Petani harus dididik menjadi pengusaha,” kata Fadli dalam catatan akhir tahunnya, Senin (31/12/2018).
Simak: Catatan Akhir Tahun Fadli Ungkap Penyebab Gagalnya Swasembada Pangan
Selain memberikan penyuluhan dan pelatihan, lenjutnya, tugas pemerintah adlh menciptakan ekosistem bisnis pertanian yang kondusif, baik di level input maupun di level output. Di level input, misalnya, penting sekali Pemerintah memberikan subsidi. Misalnya di bidang peternakan, karena konsumsi daging kita masih rendah, maka Pemerintah harus memperhatikan betul industri peternakan.
“Menurut data yang saya pegang, tingkat konsumsi daging kita memang masih tergolong rendah, hanya 11,6 kilogram per kapita per tahun. Jangan jauh-jauh membandingkan konsumsi daging kita dengan Amerika dan Australia, yang masing-masing mencapai 120 kg dan 111 kg per kapita per tahun, karena angka konsumsi kita masih jauh di bawah negara-negara tetangga,” ungkap Fadli.
Negara-negara tetangga, kata dia, seperti Malaysia konsumsinya mencapai 52,3 kg, Filipina konsumsinya mencapai 33 kg, atau bahkan Thailand konsumsinya mencapai 25,8 kg.
Fadli mengungkapkan, ada dua isu kenapa konsumsi daging di Indonesia masih rendah, yaitu harga dan masalah ketersediaan. Untuk menutupi dua persoalan itu, hares ada subsidi bibit ternak sapi n domba, atau kambing, untuk menggiatkan kembali peternakan rakyat, tentunya mendukung peternakan berskala industrial. “Untuk konteks peternakan ayam, yang harus dikontrol oleh pemerintah adalah harga dan suplai pakan, agar industri ayam petelur kita tidak rontok,” ujarnya.
Begitu juga dengan sektor perberasan, lanjut Fadli. Ada beberapa kebijakan Pemerintah yang menurut dia perlu dikoreksi. Misalnya, kebijakan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) harus segera diubah menjadi Harga Dasar, agar Bulog bisa berperan lagi sebagai badan penyangga pangan. Selama ini kebijakan HPP membatasi fungsi Bulog dan menjadikan petani tak punya posisi tawar. Yang tak kalah penting untuk menjaga agar ekosistem bisnis usaha tani tetap berjalan adalah reforma agraria. “Inilah yang gagal dijalankan oleh pemerintahan sekarang ini,” tegas Fadli.
Meskipun, kata Fadli lagi, saat kampanye dulu disebutkan akan mendistribusikan lahan seluas 9 juta hektar dan menyediakan 12,7 juta hutan kelola rakyat lewat sistem perhutanan sosial sampai 2019, namun realisasinya sangat jauh. “Bagaimana bisa agenda reforma agraria berjalan, jika pemerintah sendiri baru merilis Perpres No. 86/2018 ttg Reforma Agraria sesudah empat tahun berjalan. Itu benar-benar tidak menunjukkan komitmen serius melaksanakan agenda reforma agraria,” kritiknya.
Untuk menutupi kegagalan itu, hemat Fadli, Pemerintah memberikan hiburan kepada rakyat melalui kegiatan bagi-bagi sertifikat langsung oleh Presiden, seolah itulah program reforma agraria. Padahal, katanya, program sertifikasi dan legalisasi tanah melalui Prona itu sebenarnya telah ada sejak tahun 1981. Dan Prona sebenarnya tidak tepat disebut sebagai bagian dari reforma agraria. “Tidak pantas Pemerintah mengklaim program bagi-bagi sertifikat tadi sbg bentuk reforma agraria,” sindirnya.
Baca Juga:
- Sandi: Janan Lagi Kita Didikte Oleh Mafia Pangan dan Mafia Impor
- Politisi Gerindra Kritisi Kebijakan Impor Jagung 100 Ribu Ton
- Pemerintah Impor 100 Ton Jagung, DPRD Jatim: Jangan Asal-asalan Keluarkan Kebijakan!
Kembali lagi ke isu pokok, masih kata Fadli, sekali lagi sebagai negara agraris orientasi pembangunan pertanian mestinya adalah kemakmuran petani.
“Kita harus bisa memakmurkan petani dulu sebelum menjadi negara industri yang kuat. Itu sebabnya, sebelum Pemerintah bicara mengenai Revolusi Industri 4.0, mereka harus terlebih dahulu bicara bagaimana menjadikan petani sebagai kelas pengusaha baru. Tanpa menjadikan petani sebagai kelas pengusaha, omong kosong saja kita bicara Revolusi Industri 4.0,” tutup Fadli.
30) Itu sebabnya, menurut sy sebelum Pemerintah bicara mengenai Revolusi Industri 4.0, mereka hrs terlebih dahulu bicara bgmn menjadikan petani sbg kelas pengusaha baru. Tanpa menjadikan petani sbg kelas pengusaha, omong kosong saja kita bicara Revolusi Industri 4.0.
— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) December 31, 2018
Pewarta: Roby Nirarta
Editor: M. Yahya Suprabana
