NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Komisi B DPRD Jatim berharap agar pemerintah pusat sebelum melakukan impor jagung terlebih dahulu menunggu masukan dari Pemprov Jatim terkait kondisi komoditi jagung di Jatim.
“Pemprov jangan asal menerima jagung impor tersebut. Pemprov melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim terlebih dahulu harus koordinasi dengan Pemprov NTB dimana didaerah tersebut produksi melimpah,” ungkap anggota Komisi B DPRD Jatim Noer Soetjipto di Surabaya, Senin (5/11/2018).
Baca juga: Februai 2018 Ekspor Jagung 57.650 Ton, November Impor 100 Ribu Ton
Politisi asal Partai Gerindra ini mengatakan pihaknya berhadap Pemprov proaktif dan meminta BPS Jatim untuk selalu monitor ketersediaan stok jagung lokal.
”Begitu juga pihak Disperindag jangan asal-asalan memberikan ijin import tanpa melihat stok dan produksi rakyat,” jelasnya.
Pria asal Trenggalek ini berharap keputusan untuk impor jagung tersebut harus dikaji dulu secara mendalam.
Baca juga: Menteri Pertanian Optimis Stop Impor Jagung di 2018
”Jangan sampai tanpa kajian akan muncul pro dan kontra antara Menteri Perdagangan dan Bulog seperti beberapa waktu lalu. Saat itu Bulog ingin melindungi produksi padi bangsa sendiri, di sisi lain Menteri Perdagangan paling hobi untuk impor yang mengancam kesejahteraan petani sendiri,” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution mengatakan soal impor jagung sebanyak 100 ribu ton murni usulan Mentan (Menteri Pertanian) Amran Sulaiman.
“Menteri Pertanian mengusulkan kita impor,” kata Darmin di Jakarta, Sabtu, 3 November 2018.
Baca juga: Menko Perekonomian Sebut Impor Jagung Usulan Mentan
Alasan dilakukannya impor, kata dia, karena terjadi kelangkaan jagung dalam negeri sehingga membuat harga jagung untuk pakan ternak menjadi mahal.
“Ya, jadi jagung itu harganya kan naik, padahal itu diperlukan,” ungkapnya.
Pewarta: Setya N
Editor: Gendon Wibisono
