NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon masih menyoroti pemaparan para kandidat calon presiden 2019 dalam debat kedua capres yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPR) RI di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019) lalu. Menurut Fadli, debat kedua capres itu masih menyisakan sejumlah persoalan, khususnya tentang akurasi data yang disampaikan oleh –khususnya–capres petahana, Joko Widodo.
“Debat Kedua Calon Presiden, 17 Februari 2019, menyisakan sejumlah persoalan khususnya akurasi data. Sebagai petahana, Jokowi saya lihat mulai menggunakan debat kedua untuk memamerkan hasil kerjanya selama ini. Ini bentuk kemajuan dibanding debat pertama,” hemat Fadli dalam cuitan Twitter-nya, Selasa (19/2).
Baca Juga:
- Dua Kali Debat Capres, Dua Kali Pula Jokowi Serang Pribadi Prabowo
- Jokowi Mengelak Serang Pribadi Prabowo di Debat Kedua Capres
- Jokowi Sebut Dalam Tiga Tahun Tidak Ada Kebakaran Hutan, Greenpeace Indonesia: Faktanya?
“Ada banyak data disampaikannya. Sayangnya, sebagian besar data tersebut ternyata bermasalah, bahkan ngawur, karena tak sesuai dengan fakta dan kenyataan,” imbuhnya dengan tagar #debatcapres2019 #JokowiBohongLagi melalui akun @fadlizon.
Soal data yang tidak akurat bahkan ngawur, Fadli mencontohkan pemaparan capres nomor urut 01 soal konflik agraria. Fadli menyuguhkan data, bahwa selama empat tahun pemerintahan Jokowi hingga sekarang, data statistik menyebutkan jumlahkonflik agraria melonjak drastis.
“Misalnya saja soal klaim konflik agraria. Selama empat tahun pemerintahan skg, st justru mencatat jumlah konflik agraria melonjak drastis, bahkan jauh lebih tinggi dari konflik agraria yg terjadi selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden SBY. #JokowiBohongLagi,” kicau Fadli.
3) Misalnya saja soal klaim konflik agraria. Selama empat tahun pemerintahan skg, st justru mencatat jumlah konflik agraria melonjak drastis, bahkan jauh lebih tinggi dari konflik agraria yg terjadi selama sepuluh tahun pemerintahan Presiden SBY. #JokowiBohongLagi
— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) February 19, 2019
“Merujuk data yang dihimpun KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), sepanjang sepuluh tahun kekuasaan SBY jumlah konflik agraria tercatat “hanya” 1.391 kasus di seluruh wilayah Indonesia,” lanjutnya.
Tidak hanya itu, Fadli juga memaparkan, bahwa selamat Jokowi memimpin dalam empat tahun ini, sedikitnya telah terjadi 1.769 konflik agraria.
“Sementara, selama empat tahun pemerintahan @jokowi, telah terjadi sedikitnya 1.769 konflik agraria. Pembangunan infrastruktur menempati urutan ketiga penyebab konflik agraria, sesudah sektor perkebunan n pertambangan. #JokowiBohongLagi,” beber Fadli.
“Jadi, ngibul saja kalau diklaim tak ada konflik agraria dalam 4,5 tahun terakhir. Begitu jg dengan klaim kebakaran hutan yg tak ada lagi. #DebatCapres2019 #JokowiBohongLagi,” imbunya.
Fadli mengaku sempat membaca data bahkan pada saat debat masih berlangsung, dimana Greenpeace Indonesia memberikan bantahan bahwa pernyataan Jokowi itu bohong belaka.
“Dan kenyataannya memang demikian. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sendiri yg merilis data bhw luas lahan kebakaran hutan dalam tiga tahun terakhir scra berturut-turut adlh 14.604,84 hektare (2016), 12.127,49 hektare (2017), dan 4.666.38 hektare (2018),” sebut Fadli.
“Jadi, kementerian yg dipimpinnya sendiri menyebut kebakaran hutan masih terus terjadi. Pertanyaannya kemudian, lalu siapa yg telah mensuplai data bodong kepada P @jokowi dalam debat kemarin?,” cuitnya lagi.
Seperti diketahui, dalam debat kedua Capres, ketika kedua capres ditanya soal strategi tentang persoalan agraria di Indonesia. Jokowi menjelaskan pencapaian pemerintah di bidang agraria.
Jokowi berkata pada dua tahun terakhir sudah ada 2,6 juta hektare yang dibagikan kepada masyarakat adat, petani, hingga nelatan. “Dalam dua tahun ini sudah 2,6 juta hektare dari 12,7 juta hektare yang kita siapkan,” kata Jokowi.
Tak hanya memberikan tanah, Jokowi mengatakan pemerintah juga memberikan pendampingan kepada warga yang mendapat tanah. “Kita mendampingi mereka agar tanah yang sudah diberikan jadi produktif. Ada yang ditanami kopi, buah-buahan, jagung. Artinya tidak hanya memberi konsesi lahan tapi juga diberi pendampingan,” ujar Jokowi.
Menanggapi hal itu, Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto menilai pembagian sertifikat tanah berdampak buruk bagi masa depan Indonesia. “Kami punya pandangan strategis yang berbeda, yang dilakukan bapak Jokowi dan pemerintahannya menarik dan populer untuk 1-2 generasi tapi tanah tidak tambah,” katanya.
“Jadi kalau bapak bangga bagi-bagi sertifikat 12 juta, pada saatnya kita enggak punya lahan untuk dibagi, jadi bagimana nanti masa depan?,” tambah Prabowo. (red/rn/nn)
Editor: Achmad S.
