NusantaraNews.co, Jakarta – Ekonom Konstitusi Defiyan Cori surati para Ketua Umum Partai Politik perihal bagaimana mengatur strategi kebijakan politk ekonomi nasional. Dalam surat tidak formal tersebut, ia merujuk pada arah dan strategi yang ditawarkan oleh Bung Karno, Presiden Pertama RI.
Dalam salah satu pidato, Bung Karno menyampaikan rumusan arah dan strategi kebijakan politik ekonomi nasional. Pertama, prinsip usaha bersama atau Gotong Royong. Kedua, melepaskan ketergantungan ekonomi dengan asing yang menjalankan politik imperialisme dan feodalisme (dalam konteks saat ini adalah neoliberalisme dan kapitalisme).
“Kesejahteraan bersama atau seluruh rakyat Indonesia,” ujar Defiyan menebutkan point yang ketiga.
Prioritas sektoralnya pun, lanjut Defiyan, disampaikan melalui adanya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang terarah dan terukur sesuai perhitungan (kalkulasi) secara efektif dan efisien meliputi:
Pertama, Sektor pertanian, perkebunan dan pertambangan;
Kedua, sektor perhubungan antar wilayah yang menghubungkan sentra-sentra produksi daerah;
Ketiga, desentralisasi aturan perundang-undangan dan birokrasi administrasi di daerah dan pusat yang lebih menempatkan daerah sebagai sentral pembangunan dan mengurangi campur tangan pusat untuk cabang-cabang ekonomi tertentu; dan
Keempat, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berimbang (berarti yang dijalankan alm. Pak Harto) bukan pendekatan defisit yang saat ini terjadi.
“Struktur dan kelembagaan Ekonomi yang diutamakan dalam pidato Bung Karno itu adalah yang sesuai dengan prinsip Usaha Bersama atau Gotong Royong adalah Koperasi dan BUMN bukan swasta,” sambung Defiyan.
Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman
