NUSANTARANEWS.CO – Dunia internasional kecam pemerintahan transisi di Sudan. Komite Pusat Dokter Sudan melaporkan pada hari Rabu (5/6) bahwa jumlah korban tewas akibat tindakan kekerasan aparat keamanan di Khartoum ibukota Sudan meningkat menjadi 100 orang setelah sekitar 40 mayat diangkat dari Sungai Nil.
Sejak kudeta militer pada 11 April 2019 , di mana Transitional Military Council (TMC) Sudan mengambil alih kepemimpinan negara, para demonstran pro-demokrasi tersulut emosinya dan kecewa besar, apalagi setelah menteri pertahanan mengumumkan bahwa angkatan bersenjata akan memerintah Sudan untuk dua tahun ke depan.
TMC yang merupakan dewan militer tersebut terdiri atas jajaran tentara, badan intelijen dan aparat keamanan. Ketiga organ ini sekarang efektif menjalankan pemerintahan untuk dua tahun ke depan, setelah itu, baru akan diselenggarakan pemilihan umum yang bebas dan adil.
Dewan Transisi Militer juga telah menangguhkan konstitusi, membubarkan pemerintah, menyatakan keadaan darurat selama tiga bulan, menutup perbatasan negara dan wilayah udara, serta memberlakukan jam malam selama satu bulan.
Para pengunjuk rasa yang pada mulanya bersama militer melakukan aksi demosntrasi untuk memaksa pengunduran diri al-Bashir menjadi kecewa dengan sikap militer tersebut.
Para aktor demonstran di Sudan dengan cepat mengecam miliater dan bersumpah akan melanjutkan aksi turun ke jalan sampai pemerintah transisi sipil terbentuk. Protes terus berlanjut, menuntut agar Dewan Militer Transisi (TMC) menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil baru.
Puluhan orang tewas, ratusan orang dilaporkan terluka ketika tentara “menertibkan” kemah-kemah di Khartoum pada hari Senin. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Sudan mengatakan Kamis pagi, yang dikutip oleh kantor berita SUNA, bahwa jumlah korban tewas akibat kekerasan baru-baru ini tidak melebihi 46, menurut Reuters.
“Hanya beberapa orang yang tewas selama operasi pembersihan, yang dilakukan oleh pasukan gabungan di ‘distrik’ Columbia di Khartoum, dan tindakan lebih lanjut,” kata Wakil Menteri Kesehatan Abdul Jabbar, yang dikutip oleh SUNA.
Pada hari Rabu, Departemen Luar Negeri AS meminta militer Sudan untuk “menghentikan aksi kekerasan” dan mendesak untuk dimulainya kembali pembicaraan dengan pengunjuk rasa. “AS mengutuk serangan terhadap para demonstran di Sudan baru-baru ini,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Morgan Ortagus dalam sebuah pernyataan.
Dalam sebuah pernyataan bersama AS, Inggris, dan Norwegia mengecam rencana TMC tersebut dan menyerukan segera melakukan transfer kekuasaan ke pemerintah sipil.
Kuatnya tekanan domestik dan dunia internasional, pada hari Selasa, ketua TMC Abdel Fattah Abdelrahman Burhan menyerukan bahwa pemilihan umum akan diselenggarakan sembilan bulan ke depan. Burhan juga mengatakan bahwa pemerintahan sementara akan dibentuk untuk memerintah negara sampai pemilihan umum selesai. (Banyu)
