NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengesahkan menjadi Undang-undang (UU) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Anti Terorisme)pada Rapat Paripurna DPR, Jumat (25/5/2018).
Ketua Pansus RUU Anti Terorisme Muhammad Syafi’i mengatakan banyak subtansi pengaturan yang dimuat dalam UU baru di bidang penindakan terorisme ini. Tidak hanya bicara pemberantasan, UU ini juga bicara aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan, kelembagaan, dan pengawasan.
Baca juga: Catatan Komnas HAM Terkait RUU Terorisme
“Pengesahan RUU ini menjadi UU berarti menepati harapan Pimpinan DPR yang ingin selesai di akhir Mei 2018. Revisi atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sudah menjadi kebutuhan zaman dan desakan publik bahwa banyak yang perlu diubah dari muatan UU lama,” katanya.
“Ada perubahan signifikan terhadap sistematika UU No.15/2003, menambah bab pencegahan, bab soal korban, bab kelembagaan, bab pengawasan, dan kemudian soal peran TNI yang itu semua baru dari undang-undang sebelumnya,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut dalam laporannya.
Pria yang akrab disapa Romo Syafi’i menambahkan, penangkapan dan penahanan tersangka teroris tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Para terduga teroris harus diperlakukan manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia. Prinsip ini penting dikemukakan agar penegakan HAM sesuai prinsip universal yang selama ini berlaku.
Baca juga: Kelompok Teroris, The Assassins dan Revisi UU Terorisme
“Yang juga baru dalam UU ini adalah perlindungan korban. Semula dalam UU lama hanya memuat kompensasi dan restitusi. Kini RUU telah mengatur pemberian hak berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan bagi korban meninggal dunia, pemberian restitusi, dan pemberian kompensasi,” paparnya.
Pasal-pasal pencegahan terorisme juga terus diperkaya. Setidaknya ada empat pasal yang mengatur hal ini (pasal 43A, 43B, 43C, dan 43D), terutama menyangkut kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.
Romo Syafi’i berharap UU ini bisa menajdi payung hukum dan melindungi seluruh anak bangsa dari bahaya terorisme. (red/ed/nn)
Editor: M Yahya Suprabana
