NUSANTARANEWS.CO, Jakarta– Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet yang digelar di Istana Negara Senin (2/10) meminta kepada seluruh menteri dan pimpinan lembaga negara untuk tidak membuat pernyataan yang kontroversial sehingga membuat masyarakat khawatir dan kebingungan.
Beberapa kalangan menilai bahwa teguran presiden kepada kabinetnya bermula saat Panglima TNI berbicara di depan publik soal ada institusi non militer yang akan membeli 5.000 pucuk senjata.
Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto mengatakan dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-72 sebagai refleksi sekaligus menegaskan bahwa prajurit TNI harus profesional karena tugasnya adalah untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara.
“Pertama saya mengucapkan dirgahayu TNI dan insyaallah TNI betul-betul membawa keamanan di negri ini dan nenjadi garda terdepan sebagai penjaga perdamaian di negeri ini,” ujar Agus, Jakarta, Kamis (5/10/2017).
“Selanjutnya apa yang disampaikan Pak Jokowi tentunya tepat karena memang TNI harus betu-betul profesional dan untuk menjaga keamanan dari wilayah keamanan Republik Indonesia dibutuhkan TNI profesional yang betul-betul harus sangat profesional,” katanya.
Agus melanjutkan imbaun Presiden Jokowi merupakan peringatan kepada TNI untuk tidak ikut terlibat dalam politik praktis.
“Saya melihat ini adalah imbauan atau pun suatu peringatan bahwa memang TNI tidak boleh berpolitik praktis. Itu merupakan satu garisnya. Sehingga tentu presiden berkweajiban menyampaikan ini secara tegas kepada seluruh jajaran TNI karena dalam garisnya TNI tidak boleh berpolitik praktis,” sambungnya.
Politisi Partai Demokrat itu sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan nasional dari ancaman luar negeri TNI dan Polri tidak boleh ikut dalam politik praktis.
“Terlepas dari pada strategi TNI-Polri bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis. Begitu juga Polri tidak boleh berpolitik praktis,” pungkasnya.
Reporter: Syaefuddin A/Editor: Eriec Dieda
