Apa Makna TNI Profesional Kebanggaan Rakyat?

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengusung tema TNI Profesional Kebanggaan Rakyat dalam peringatan hari ulang tahun (HUT) di usia yang ke 74 tahun pada 2019. Seperti diketahui, TNI lahir pada 5 Oktober 1945 silam, dua bulan pasca Proklamasi Kemerdekaan RI.

Tema HUT TNI ke-74 ini tidak jauh berbeda dengan tema tahun lalu yang mengusung Profesionalisme TNI untuk Rakyat. Dan tahun sebelumnya lagi, Bersama Rakyat TNI Kuat.

Puncak Peringatan HUT TNI ke-74 digelar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Dalam amanat Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, tema besar HUT TNI tahun ini untuk menegaskan kepada seluruh jajaran prajurit agar terus menunjukkan profesionalitas dalam melaksanakan setiap tugas yang telah dipercayakan oleh rakyat, bangsa dan negara.

“Upaya tersebut sejalan dengan tema HUT TNI yang kita usung saat ini,” kata Panglima Kodam V Brawijaya, Mayjen Wisnoe Prasetja Boedi di Surabaya, Sabtu (5/10).

Wisnoe menjelaskan, perkembangan dunia telah menciptakan dimensi dan metode peperangan baru. Kemajuan teknologi ternyata membawa dampak disruptif di berbagai bidang sehingga menjadikan konsep peperangan tidak lagi terbatas dalam suatu batas teritorial. Artinya, peperangan sudah masuk ke berbagai dimensi kehidupan.

“Sebagai contoh, perang siber yang disertai perang informasi. Walaupun tidak mengancurkan, tapi sangat merusak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Mayjen Wisnoe.

Konsep-konsep peperangan terbaru itu, kata dia, menguburkan filosofi perang konvensional dengan menggeser dimensi waktu. Sebab, kata dia, perang-perang tersebut terjadi di masa damai.

“Ditambah lagi potensi bencana alam yang dapat terjadi setiap saat. Ancaman militer dan nir militer berubah, dan TNI harus siap menghadapinya,” jelas Jenderal Bintang Dua asal Surabaya ini.

Guna menghadapi kompleksitas ancaman itu, lanjut dia, sangat diperlukan postur TNI ideal yang dibangun sesuai kebijakan pertahanan negara dan disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Pembangunan postur TNI meliputi kekuatan, pembinaan kemampuan dan gelar kekuatan TNI.

Hal senada disampaikan pengamat militer, Susaningtyas Kertopati. Menurutnya, kualitas prajurit TNI harus unggul dibandingkan dengan prajurit negara-negara lain, apalagi sejalan dengan era revolusi industri 4.0.

“SDM unggul Indonesia maju harus dijabarkan internal Mabes TNI dan Mabes Angkatan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas prajurit TNI sebagai SDM yang unggul,” kata dia, Jakarta, Sabtu (5/10).

Pengamat yang akrab disapa Nuning ini menuturkan, proses pendidikan dan latihan di lingkungan TNI harus memanfaatkan teknologi informasi dan digitalisasi agar diperoleh keuntungan organisasi pendidikan berupa efisiensi.

Keuntungan lain, lanjutnya, ialah pengajaran kepada peserta didik atas pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dalam penugasan selanjutnya di Kotama Operasional dan Kotama Pembinaan.

“Kualitas prajurit TNI juga harus ditingkatkan untuk mengawaki teknologi militer terkini, seperti pemanfaatan unmanned system baik berupa robot maupun artificial intelligent dan cyber defense,” terang Nuning. Berikutnya, kata Nuning, para prajurit TNI juga harus mampu berinteraksi dengan sesama prajurit yang asalnya 100 persen manusia, 50 persen robot dan bahkan yang berasal 100 persen robot.

Secara khusus Nuning mendukung langkah Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto yang membentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Begitu pula beberapa organisasi baru lainnya.

“Dengan mencermati perkembangan lingkungan baik regional maupun global, maka kebutuhan kekuatan TNI harus digelar secara proporsional sesuai dengan eskalasi ancaman. Bahkan kebutuhan gelar kekuatan TNI juga ditujukan untuk mengantisipasi bencana alam di berbagai daerah sehingga dibutuhkan reaksi kecepatan TNI yang harus hadir minimal 4 jam pasca terjadinya bencana,” terangnya.

Kogabwilhan, kata dia, merupakan salah satu sub organisasi TNI yang diaktifkan kembali dengan pertimbangan pencapaian tugas pokok TNI (reaktivasi). Awalnya Kogabwilhan dibentuk sesuai Strategi Pertahanan Semesta berdasarkan pembagian kompartemen strategis dalam mengimplementasikan strategi itu sendiri. Seiring dengan perjalanan waktu, maka dinamika politik melikuidasi Kogabwilhan dan bahkan mengkonsentrasikan gelar kekuatan TNI di Pulau Jawa (Java Centris).

Untuk diketahui, dalam kurun waktu 2018-2019 beberapa organisasi baru mulai dibentuk. Selain pembentukan Divisi Infanteri-3/Kostrad, juga terdapat beberapa organisasi lain termasuk di antaranya Koarmada III, Koopsau III dan Pasmar-3 Korps Marinir. Ini dibentuk guna menghadapi trouble spot di wilayah Indonesia bagian timur.

Selain itu, juga terdapat Satuan TNI Terintegrasi (STT) Natuna yang dibentuk pada 18 Desember 2018 sebagai pangkalan aju bagi unsurunsur TNI yang beroperasi di wilayah utara Indonesia, Pembentukan Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI pada 30 Juli 2019 untuk menyelenggarakan operasi khusus guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah NKRI. Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I, II dan III pada tanggal 27 September 2019 untuk 8 menyelenggarakan kampanye militer, operasi gabungan dan operasi lainnya dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI.

“Tingkatkan kewaspadaan, profesionalisme dan peningkatan kualitas DM dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang kian kompleks,” tegas Mayjen Wisnoe. (eda/erk)

Editor: Eriec Dieda