NUSANTARANEWS.CO, New York – Dewan Keamanan PBB gagal sepakati sikap bersama mengenai respons terhadap peristiwa kudeta yang terjadi di Myanmar. Pertemuan darurat DK PBB pada Rabu (31/3) atas permintaan Inggris – yang merupakan pertemuan ketiga yang diadakan atas kekhawatiran di Myanmar sejak kudeta militer Februari lalu.
Sejumlah negara Barat menyerukan resolusi yang akan mencakup sanksi-sanksi ekonomi serta embargo senjata terhadap militer Myanmar.
Utusan khusus sekjen PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, di awal pertemuan tertutup itu mengatakan bahwa pertumpahan darah akan segera terjadi. Ia mendesak para utusan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat agar kemungkinan terburuk bisa dihindari.
Dewan Keamanan PBB dalam pertemuan Kamis malam tersebut mengecam keras dugaan penggunaan kekerasan terhadap pengunjuk rasa di Myanmar. Namun pernyataan pers yang dirancang Inggris yang disetujui oleh 15 anggota dewan setelah negosiasi intens yang dimulai hari Rabu yang menggunakan kata-kata “kesiapan Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut”, “menyesalkan”, dan “membunuh” – atas desakan Cina telah diperhalus
Referensi untuk “langkah lebih lanjut” diganti dalam pernyataan akhir dengan kalimat yang mengatakan anggota dewan “menekankan bahwa mereka terus memantau situasi dengan cermat dan akan tetap aktif menangani masalah tersebut”.
Pernyataan dewan terakhir juga menyerukan “di semua pihak untuk menahan diri dari kekerasan” – yang menurut para diplomat Rusia menuntut – dan “menegaskan kembali perlunya untuk sepenuhnya menghormati hak asasi manusia dan untuk mengupayakan dialog dan rekonsiliasi sesuai dengan kemauan dan kepentingan rakyat Myanmar.
Duta Besar Inggris Barbara Woodward mengatakan tujuan dewan adalah “untuk mempertahankan tekanan” pada militer untuk membalikkan kudeta dan mendukung rakyat “dalam tekad berani mereka untuk memulihkan perdamaian dan demokrasi”
Woodward berharap pernyataan dewan itu akan berdampak pada kunjungan utusan khusus PBB yang akan datang Christine Schraner Burngener ke kawasan itu.
Sementara Duta Besar Cina untuk PBB, Zhang Jun, memperingatkan dewan bahwa, tekanan sepihak dan menyerukan sanksi atau tindakan paksaan lainnya hanya akan memperburuk ketegangan dan konfrontasi dan semakin memperumit situasi, yang sama sekali tidak konstruktif. Jun mendesak semua pihak agar menemukan solusi melalui dialog untuk meredakan situasi dan terus memajukan transisi demokrasi di Myanmar. (Banyu)
