Connect with us

Berita Utama

Mendagri Tekankan Pentingnya Penanganan Konflik Sosial untuk Pembangunan Berkelanjutan

Published

on

Mendagri tekankan pentingnya penanganan konflik sosial untuk pembangunan berkelanjutan.

Mendagri tekankan pentingnya penanganan konflik sosial untuk pembangunan berkelanjutan/Foto: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat menutup Rapat Kerja Tematik Program dan Kegiatan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Daerah, di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (1/4).

NUSANTARANEWS.CO, Banjarmasin – Mendagri tekankan pentingnya penanganan konflik sosial untuk pembangunan berkelanjutan. Menurut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian keadaan sosial dan keamanan yang kondusif akan memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan.

“Konflik sosial adalah bagian dari keamanan, semua program Pemerintah tidak akan bisa dilaksanakan jika terjadi instabilitas keamanan, konflik sosial,” katanya saat menutup Rapat Kerja Tematik Program dan Kegiatan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Daerah, di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (1/4).

Mendagri menganalogikan situasi keamanan dan kondisi sosial yang kondusif sebagai kondisi sehat. Menurutnya, pembangunan di suatu daerah tidak akan bisa terlaksana bila instabilitas keamanan dan konflik sosial melanda. “Semua pembangunan tidak bisa dikerjakan, karena pembangunan bisa berjalan kalau situasi aman dan kondusif,” tandasnya.

Kondusivitas dan keamanan perlu dijaga dan dibangun bersama. Menurutnya, tak hanya soal pembangunan, keadaan sosial yang tenang juga berdampak pada sektor ekonomi, salah satunya dengan garansi keamanan pada investor.

Mendagri juga mencontohkan, instabilitas keamanan dan konflik sosial yang diakibatkan oleh konflik massal, selain dapat menghambat pembangunan, juga dapat menghambat aktivitas ekonomi. “Konflik masal itu bisa membuat aktivitas ekonomi tidak jalan, itulah pentingnya kita menangani konflik sosial,” tandasnya.

Karena itu, Mendagri meminta, kepala daerah yang telah digariskan sebagai Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, tak ragu dalam mengambil langkah strategis penanganan konflik sosial di daerah. Mendagri berpesan, jangan sampai konflik sosial di daerah yang tidak di-manage dengan baik, menghambat pembangunan daerah, atau bahkan meluas lebih lanjut, menghambat stabilitas nasional.

Baca Juga:  Kesamaan Kondisi Malaysia dan Indonesia Sebelum Oposisi Tumbangkan Najib Razak

Sumber: Puspen Kemendagri

Loading...

Terpopuler