NUSANTARANEWS.CO – Diplomasi perdamaian terbukti memperluas wilayah Israel. “Kesepakatan Abad Ini” yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tampaknya memang merupakan puncak dari penyelesaian masalah Palestina yang telah menembus sejarah panjang dengan berbagai dinamikanya. Sogokan ekonomi dan naturalisasi warga pribumi Palestina di pengungsian jelas kembali ditolak oleh para pemimpin Palestina dan sebagian besar komunitas internasional.
Kalau tujuan dari kesepakatan itu memang diciptakan untuk “gagal” – Presiden Trump jelas sukses sebagaimana pendahulu-pendahulunya dan Israel kali ini memperoleh keuntungan sangat besar. Betapa tidak, pertama AS telah mengakui Yerusalem Timur sebagai wilayah kedaulatan Israel, yang disusul dengan persetujuan aneksasi Dataran Tinggi Golan oleh Israel sehingga nama Presiden Trump diabadikan menjadi nama kota di wilayah tersebut. Bukan itu saja, bahkan secara tersirat Trump menyetujui pencaplokan sebagian besar wilayah Tepi Barat oleh Israel dalam rencana “Kesepakatan Abad Ini” yang diprakarsainya.
Sekali lagi, bahwa selama beberapa dekade, rencana perdamaian telah membuat tuntutan yang tidak mungkin dari Palestina, sehingga memaksa mereka untuk menolak persyaratan yang ditawarkan dan dengan demikian menciptakan dalih bagi Israel untuk merebut lebih banyak lagi tanah air mereka.
Prakarsa “proses perdamaian” sejak abad 20 hingga abad ke 21, kini semakin jelas hasilnya. Proses diplomasi perdamaian telah semakin memperluas wilayah kedaulatan Israel mendekati apa yang dicita-citakan oleh gerakan Zionisme Yahudi.
Memasuki abad ke 21, Globalisasi Ketiga telah membawa arus perubahan besar dalam peradaban kehidupan umat manusia. Terutama konektivitas global tanpa batas yang mampu menembus “dinding beton” batas-batas negara sehingga keberadaan eksistensi negara-bangsa kini semakin kabur dan umat manusia di dorong menuju one nation and one currency.
Konferensi “Perdamaian Bahrain” dengan slogan “Kesepakatan Abad Ini” – boleh jadi merupakan ajang penyelesaian akhir, atau mengakhiri perjuangan Palestina.
Dengan kebijakan luar negeri Trump yang mendukung penuh kepentingan Israel tanpa syarat, pada gilirannya telah menghabisi harapan terakhir perjuangan bangsa Palestina untuk mendirikan negara merdeka yang berdaulat dengan ibukota di Yerusalem Timur.
Sulit untuk dipercaya bahwa Presiden Trump merasa yakin orang Palestina akan menerima sogokan sebagai pengganti negara dan perdamaian. Demikian pula dengan Jared Kushner, menantu Trump dan juga arsitek dari rencana “Kesepakatan Abad Ini” belum tentu yakin bahwa orang-orang Palestina akan dapat dibeli dengan bujukan sebesar US$ 50 miliar yang mungkin dikumpulkan dalam Konferensi Bahrain pada akhir Juni lalu.
Terkait dengan “Konferensi Bahrain”, dalam sebuah komentar di New York Times, duta besar Israel untuk PBB Danny Danon, secara terbuka mengatakan bahwa, “Pendekatan diplomatik selama puluhan tahun ini, tujuannya adalah hanya untuk meminta Palestina menyerah dan mengakui Israel.”
Seiring dengan itu, Presiden Trump kemudian mem-by pass proses perdamaian langsung mengarah ke momen ini menghindari argumen sejarah masa lalu dan sekaligus mempertegas di mana prioritas AS sebenarnya.
Dan sekali lagi, ketika rencana perdamaian AS ditolak oleh Palestina, Washington pun memiliki dalih kuat untuk mengeksploitasi penolakan Palestina yang dianggap sebagai pembenaran untuk menyetujui aneksasi Israel yang lebih banyak lagi atas bagian wilayah yang diduduki.
Bangsa Palestina kini tampaknya harus mulai bergantung pada diri sendiri untuk menentukan nasibnya, tidak dapat lagi bergantung pada “slogan proses perdamaian” yang faktanya hanya menguntungkan Israel. Proses diplomasi perdamaian terbukti semakin memperluas wilayah pendudukan Israel atas Palestina dan Arab. (Agus Setiawan)
