NUSANTARANEWS.CO, Bangkok – Dekrit Darurat di Thailand dan Salam Tiga Jari untuk Raja. Pemerintah Thailand telah mengumumkan dekrit darurat untuk menanggapi serangkaian protes yang terus berlangsung di Bangkok, termasuk melarang kerumunan massa. Pengumuman pemerintah di negeri Gajah Putih tersebut dibacakan pihak kepolisian dalam siaran televisi pada hari Kamis (15/10) dan mulai berlaku pada pukul 04:00 waktu setempat.
Pemerintah menyatakan bahwa “banyak kelompok-kelompok orang telah mengundang, menghasut dan melakukan pertemuan di tempat-tempat umum yang melanggar hukum di Bangkok”.
Pengumuman di televisi pemerintah itu juga mengatakan bahwa para pengunjuk rasa telah “memicu kekacauan dan keresahan publik” – maka diperlukan langkah langkah-langkah penting untuk “menjaga perdamaian dan ketertiban”.
Selain membatasi jumlah warga maksimal empat orang bebas berkumpul, pemerintah juga mulai melarang publikasi berita baik media elektronik atau media lain yang berisi pesan menghasut dan sengaja memutarbalikkan informasi yang dapat memengaruhi keamanan nasional dan ketertiban.
Aksi protes selama tiga bulan terakhir yang semakin meningkat tampaknya telah membuat resah pemerintah. Apalagi para pengunjuk yang menuntut pendunduran Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mendirikan kemah-kemah di luar kantornya.
Melihat gerakan protes yang terus berkepanjangan sejak Agustus lalu di Thailand hingga saat ini oleh para mahasiswa dan kaum muda yang seakan-akan tumpah dan mengalir tanpa pimpinan dengan nafas panjang tentu menjadi fenomena yang menarik untuk dicermati.
Apalagi tuntutan mereka sangat serius seperti pengunduran diri Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, pembubaran parlemen, kebebasan berpendapat, dan amandemen konstitusi atas nama hak azasi manusia dan demokrasi – yang merupakan menu utama dagangan Barat yang begitu populer dalam istilah “revolusi warna” di Eropa Timur maupun “Arab Spring” di Timur Tengah.
Produk dagangan tersebut menjadi populer karena didukung oleh media mainstream Barat. Sehingga wajar saja bila gerakan protes yang berlangsung di Thailand tersebut langsung dikaitkan dengan agenda Amerika Serikat (AS) – terutama sebagai pemanasan agenda Anti-Cina yang lebih luas yang diorganisir Washington di dalam wilayah Cina maupun sekutu-sekutu terdekatnya di Asia.
Seperti diberitakan, sebelum keluarnya dekrit darurat, pengunjuk rasa pro-demokrasi di Thailand sempat menghadang iringan kendaraan yang membawa Maha Vajiralongkorn dan permaisuri Ratu Suthida ketika melewati pawai umum di ibu kota Thailand, Bangkok pada Rabu (14/10) – Namun para penghadang berhasil dipukul mundur oleh barisan kepolisian.
Ketika mobil raja lewat, para pengunguk rasa mengangkat salam tiga jari sebagai simbol gerakan protes yang tampaknya terinspirasi oleh film Hunger Games yang berarti: “persatuan dan penentangan”. (Agus Setiawan)
