NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Data amburadul di LKPJ tahun 2019, kinerja Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dipertanyakan. Pasalnya, dalam laporaj LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubernur 2019 yang disampaikan ke DPRD Jatim tanpa disertai data akurat sehingga kinerja mantan mensos selama memimpin Jatim ditahun 2019 dipertanyakan.
Dalam laporan yang disampaikan oleh Khofifah, salah satunya menggunakan parameter ukuran bersifat kualitatif dengan menggunakan indeks kesalehan sosial.
“Apa ini maksudnya indeks kesalehan sosial. Bagaimana Pemprov bisa mengukur kesalehan seseorang. Kenapa ini dimasukkan ke dalam parameter kebijakan dalam LKPJ tersebut,” ungkap Ketua Pansus LKPJ Gubernur Jatim, Rohani Siswanto saat ditemui di DPRD Jatim, Senin (13/4).
Politisi asal Partai Gerindra ini mengatakan bahwa dalam pandangannya sekilas, dalam laporan LKPJ yang disajikan oleh gubernur kepada DPRD Jatim tak dilengkapi data yang akurat. Perlu ada penambahan data-data yang akurat, dan bila perlu disinkronkan dengan data BPS. Misalnya data pertumbuhan penduduk yang ada di Jatim tahun 2019.
“Data pertumbuhan penduduk tahun 2019 yang ditampilkan, di mulai pada bulan September 2019. Padahal LKPJ ini merupakan sarana untuk mengambil kebijakan Pemprov Jatim dimana tolak ukurnya berdasarkan kinerja mulai bulan Januari hingga Desember 2019.”
Oleh sebab itu, kata Rohani, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil pihak-pihak terkait untuk membahas LKPJ tersebut.“ Jangan sampai dalam LKPJ tersebut punya data salah hingga melahirkan kebijakan yang salah pula,” tandasnya. (Setya/ed.Banyu)
