Connect with us

Lintas Nusa

Dana Pensiun Ditilep Direksi Lama, Puluhan Purna Tugas PT DPS Terancam Terlantar

Published

on

dana pensiun, dana pensiun pegawai, pegawai dps, dprd jatim, dps surabaya, nusantaranews

Puluhan pegawai purna tugas PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) mengadu nasib dana pensiunan mereka ke DPRD Jatim, Senin (29/1/2019). (Foto: Setya N/NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Tak kunjung cair dana pensiun puluhan pegawai purna tugas PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) membuat para purna tugas tersebut resah. Puncaknya, mantan karyawan BUMN milik pemerintah tersebut wadul ke DPRD Jatim atas masalah yang mereka hadapi.

“Kami minta DPRD Jatim memfasilitasi agar hak kami untuk menerima dana pensiun, biaya hidup dan BPJS tenaga kerja terbayarkan,” ungkap koordinator purna tugas PT DPS Lukman, Senin (28/1/2019).

Lukman mengatakan bahwa wajar kiranya menuntut hal tersebut dipenuhi mengingat selama masih menjadi karyawan PT DPS gaji karyawan dipotong untuk dana pensiun, biaya hidup dan BPJS tenaga kerja.

“Kami pertanyakan ke mana dana yang setiap bulannya dipotong,” jelasnya.

Sementara itu, Dirut PT DPS, Bambang Soendjaswono mengakui adanya keterlambatan pembayaran tersebut karena kesalahan direksi lama.

“Kami ini direksi baru yang ketiban apes saja menanggung kesalahan direksi lama. Kami akan upayakan mengingat direksi lama meninggalkan utang besar yang membuat kami berpikir keras untuk melunasinya,” jelasnya.

Diterangkan oleh Bambang, dana pensiun sebenarnya sudah dihapus oleh pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga pihaknya berupaya mencarikan dana segar untuk mendapatkan dana pensiun tersebut.

“Kami sudah didatangi beberapa pihak perbankan atas aset yang dijaminkan direksi lama. Kami ini serba salah karena kalau mengutamakan hak karyawan jelas asset disita bank. Oleh sebab itu kami utamakan dulu pihak ketiga. Sedangkan untuk hak karyawan termasuk purna tugas nunggu adanya restrukturisasi yang sedang kami kerjakan saat ini,” jelasnya.

Baca Juga:  Kaya Prestasi, Letjen Doni Monardo Dinilai Tepat Pimpin BNPB

Sedangkan ketua Komisi E DPRD Jatim, Hartoyo berharap masalah tersebut tak berlarut-larut karena dana pensiun merupakan bagian kesejahteraan masyarakat.

“Mereka rela tiap bulannya dipotong untuk dana pensiun tersebut yang seharusnya diberikan kembali ke mereka saat pensiun. Kami dorong agar segera dibayarkan manajemen mengingat itu adalah hak karyawan,” pungkas politisi asal Partai Demokrat tersebut.

Pewarta: Setya N
Editor: Gendon Wibisono

Loading...

Terpopuler