NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Bocoran daftar pertanyaan untuk persiapan capres-cawapres berdebat dinilai sangat tidak lazim dalam kontestasi demokrasi di Indonesia.
“Hal tersebut tidak lazim dalam pelaksanaan kontestasi demokrasi di Indonesia. Kisi-kisi pertanyaan untuk debat ini seperti anak SD yang mau menghadapi ujian lalu diberikan kisi-kisi pertanyaan,” ujar politisi Partai Gerindra, Putih Sari dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (10/1/2019).
Lebih lanjut, Putih Sari menambahkan bahwa idealnya pelaksanaan debat berlangsung secara natural untuk mengukur pemahaman pasangan capres dan cawapres terhadap masalah dan kondisi di Indonesia.
“Debat publik bertujuan untuk menunjukkan kepada rakyat Indonesia tentang kapasitas dan kapabilitas capres dan cawapres. Jadi harus berjalan apa adanya, setiap paslon menunjukkan ide dan gagasannya bukan unjuk kekuatan hafalannya,” ujarnya.
Dia mempertanyakan pemahaman pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam memahami permasalahan di Indonesia. “Pak Jokowi kan sudah satu periode menjabat Presiden RI, harusnya lebih siap dalam menghadapi debat kandidat jadi tidak perlu bawa contekan lagi. Kalau masih perlu contekan, berarti empat tahun ini kerjanya ngapain saja,” tutupnya.
Seperti yang diketahui, KPU memutuskan daftar pertanyaan dalam debat Pilpres 2019 nanti bakal diberitahukan ke capres-cawapres, untuk selanjutnya diundi lagi mana pertanyaan yang bakal dikemukakan di forum debat. Metode ‘bocoran’ pertanyaan dalam debat seperti ini menuai kontroversi.
Debat capres-cawapres pertama akan mengusung tema Hukum, HAM dan Terorisme digelar pada 17 Januari. Namun sekitar sepekan sebelumnya, daftar pertanyaan akan diberitahukan ke capres-cawapres, dalam hal ini pihak Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
(eda/asq)
Editor: Banyu Asqalani
