NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Deklarator Dewan Rakyat Papua, Charles Imbir mengatakan cara menyelesaikan masalah di Papua adalah dengan memberikan hak legislasi, anggaran dan pengawasan. Menurutnya, bagian pembangunan dan hak hak dasar rakyat Papua tentang ekosob, negara perlu mendorong dan mengakui masyarakat adat Papua untuk mengambil keputusan atas dirinya dan wilayahnya tentang investasi, tentang tanah, hutan, air dan segala sumber daya alamnya, termasuk pemimpinnya dalam pengelolaan SDA dan SDM.
“Caranya adalah memberikan hak legislasi, anggaran dan pengawasan. Hal ini bisa dilakukan melalui pembentukan Dewan Rakyat Papua,” katanya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (9/9/2019).
Baca juga: Deklarator Dewan Rakyat Papua: Pemerintah Seharusnya Tidak Perlu Terjunkan Kekuatan Militer
Charles mengungkapkan, Dewan Rakyat Papua adalah perwakilan masyarakat adat melalui suku-suku di daerah untuk mengambil keputusan di daerah dalam DPRD tingkat kabupaten kota maupun DPRP tingkat provinsi.
“Dewan Rakyat Papua dipilih dimusyawarahkan dan ditetapkan oleh Dewan Adat Suku,” ungkapnya.
Dia menegaskan Dewan Rakyat Papua sangat penting. Pasalnya DRP dipilih, dimusyawarahkan dan diputuskan lewat dewan adat suku. Di mana dewan adat suku memiliki otoritas penuh atas wilayah adat suku, tatanan kebudayaan, tatanan ekonomi, tatanan hukum adat, memiliki hak atas Tanah, air, hutan dan segala sumber daya alam di wilayah suku.
Baca juga: Dua Kebijakan Gus Dur Ini Sangat Membekas di Hati Rakyat Papua
“Maka semua investasi dan pembangunan pemerintah harus mendapat persetujuan dari Dewan Rakyat Papua,” imbuh Charles.
Calon Bupati Raja Ampat 2020-2025 ini mengatakan Dewan Rakyat Papua akan mengawal semua hak-hak dasar rakyat Papua mulai dari suku yang ada di Bumi Cendrawasih.
“Sekaligus memotong mata rantai liberalisasi, kapitalisme, dan imperialisme. Rakyat Papua harus berdaulat di atas tanah leluhurnya melalui Dewan Rakyat Papua,” kata Charles lagi. (eda/nus)
Editor: Eriec Dieda
