Politik
Deklarator Dewan Rakyat Papua: Pemerintah Seharusnya Tidak Perlu Terjunkan Kekuatan Militer
Published
1 year agoon
Personel TNI-Polri. (Foto: Ilustrasi/JawaPos.com)
NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Deklarator Dewan Rakyat Papua, Charles Imbir mengatakan pemerintah seharusnya tidak perlu menurunkan kekuatan militer untuk menghadapi rakyat sipi yang mengekspresikan tuntutannya di Papua dan Papua Barat. Negara, kata dia, seharusnya mampu membuka ruang dialog.
“Negara tidak perlu menurunkan kekuatan militer untuk menghadapi rakyat sipil, yang mengekspresikan tuntutannya. Negara seharusnya mampu membuka ruang ruang dialog antara kelompok-kelompok rakyat yang bertikai. Secara politik, kelompok Papua yang menuntut merdeka dan atau referendum adalah kelompok yang diwakili ULMWP (United Liberation Movement West Papua) dan kelompok NKRI harga mati adalah barisan merah putih (BMP),” kata Charles dikutip dari keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (9/9/2019).
Baca juga:Bukan Pendekatan Keamanan, TNI Dikirim ke Papua Disebut Gunakan Pendekatan Antropologi
Charles menuturkan, kelompok-kelompok tersebut seharusnya bisa di ajak negara untuk melakukan dialog guna menjamin hak-hak sipil rakyat Papua dalam konteks demokratik dan politik agar tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab.
“Negara pun bisa mengajak dialog Gubernur, Bupati, Walikota, DPRP, DPRPB, DPRD Kota Kabupaten dalam konteks pembangunan. Negara bisa mengajak dialog Dewan Adat Papua guna membahas hak-hak dasar,” katanya.
Calon Bupati Raja Ampat 2020-2025 ini menambahkan, ketika kelompok tersebut baik politik, pembangunan dan hak-hak dasar kesemuanya merupakan anak-anak adat atau masyarakat adat Papua yang memiliki hak yang sama di atas negeri leluhur mereka tanah Papua, bahkan jauh sebelum negara bangsa terbentuk termasuk Indonesia.
“Masyarakat adat Papua jauh sebelumnya juga telah memiliki struktur dan mekanisme organisasi, kepemimpinan, musyawarah hingga pengambilan keputusan secara adat dalam menyikapi dinamika kehidupannya,” terangnya. (eda/nus)
Editor: Eriec Dieda
You may like
Pemerintah Kembali Salurkan Banpres Untuk 14 Juta Pelaku UMKM
Dewan Pers: Pemerintah Harus Selamatkan Industri Media
Satgas Covid-19 Nunukan Ungkap Alasan Kebijakan Lockdown Tak Diterapkan Pemerintah
Pemerhati Perbatasan: Pemerintah Harus Imbangi Rencana Malaysia Bangun Bandar Simpadan di Sebatik
Partai Demokrat Dorong Pemerintah Bangun Bandara Perintis di Kabupaten Pacitan
Molor di Kementerian Maves, Jatim Minta Pemerintah Segera Terbitkan Penetapan Tarif Penyeberangan Kapal Ferry
Terbaru
Ikrar Setia di Bawah Kepemimpinan AHY, Demokrat Surabaya Tolak KLB
NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Ikrar Setia di bawah Kepemimpinan AHY, Demokrat Surabaya Tolak KLB. DPC Demokrat Surabaya menggelar konsolidasi tegak lurus...
Presiden Biden Perintahkan Serangan Udara Pertama di Suriah
NUSANTARANEWS.CO, Damaskus – Presiden Biden perintahkan serangan udara pertama di Suriah. Pada hari Kamis (25/2) Amerika Serikat (AS) meluncurkan tujuh...
Seriusi Tanam Masal Jagung, Asisten II Pemkab Nunukan Sediakan Lahan Untuk Percontohan
NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Seriusi tanam masal jagung, Asisten II Pemkab Nunukan sediakan lahan untuk percontohan. Asisten II Bidang Ekonomi dan...
PKS Jatim Gelar Webinar UMKM,Inikata Emil Dardak
NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – PKS Jatim Gelar Webinar UMKM, ini kata Emil Dardak. DPW PKS Jatim menggelar webinar UMKM dengan diikuti...
Legislator Demokrat Jatim Ajak Masyarakat Tak Takut Vaksinasi Covid-19
NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Legislator Demokrat Jatim ajak masyarakat tak takut vaksinasi Covid-19. Program Vaksinasi yang ditetapkan oleh pemerintah harus segera...